Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menghimbau kepada pihak yang terlibat dalam pemilu untuk tidak menggunakan politik identitas. Karena politik identitas dapat memecah belah persatuan bangsa dan mengingkari kebhinekaan Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika.
“Kita himbau agar jauhilah politik identitas karena kampanye inikan bukan mengadu suku, bukan mengadu agama, bukan mengadu status sosial tapi adu kompetensi, adu kualitas calon pemimpin,” ujar Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Menko Polhukam juga menghimbau kepada partai-partai politik sebagai salah satu yang ikut bertanggung jawab terhadap suksesnya pemilu bahwa kampanye boleh saja, tapi yang diadu adalah kualitas pemimpin, kompetensi pemimpin, dan rekam jejak pemimpin agar nanti bisa membangun satu kesuksesan dalam rangka memimpin negeri ini.
Menko Polhukam juga mengatakan bahwa Presiden mengarahkan agar berhati-hati untuk menghadapi tahun politik ini. Menurutnya, hal ini merupakan sesuatu yang sangat wajar tatkala Presiden mengarahkan setiap menteri agar menjaga pemilu itu damai, lancar, sukses, jangan terganggu oleh hal-hal lain, dan jangan terganggu oleh satu kebijakan-kebijakan yang justru mengganggu suksesnya pemilu itu.
Oleh karena itu, pemerintah mempunyai indeks kerawanan pemilu yang dibuat oleh Bawaslu dan Polri dengan menganalisis daerah-daerah mana yang mempunyai tingkat kerawanan pemilu paling tinggi. Sehingga pemerintah sudah mengidentifikasi kira-kira di soal apa kerawanan itu dan sekarang sudah mulai bertahap mencoba menetralisir kerawanan itu.
“Sehingga pada saat nanti, hari H nya kita harapkan indeks kerawanan pemilu di semua daerah itu semuanya rendah. Artinya tidak akan ada satu ancaman yang cukup serius, cukup signifikan terhadap pelaksanaan pemilu,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Terkait cara untuk mendinginkan suasana saat ini, Menko Polhukam menjelaskan untuk masalah hoax, maka harus diselesaikan dengan cara-cara hukum dan tindakan yang tegas. Karena menurutnya hoax itu akan mengacaukan bagaimana opini publik.
“Kedua, kita cegah adanya gangguan keamanan yang terorisme, radikalisme,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam
