Polhukam, Gorontalo – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak main-main dalam memilih pemimpin. Dikatakan bahwa pemimpin yang ditunjuk adalah pemimpin yang menentukan nasib Bangsa Indonesia lima tahun ke depan.
“Ingat bahwa yang ditunjuk adalah pemimpin yang menentukan bagaimana nasib Bangsa kita ke depan. Lima tahun ke depan nasib bangsa ini ditentukan oleh bagaimana si pemimpin itu, yang dipilih itu, ini tidak main-main, karena pembangunan yang berkesinambungan akan sangat diperlukan untuk kamajuan Bangsa ini dan untuk menyejahterakan Masyarakat Indonesia, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan pencerahan kepada rakyat” ujar Menko Polhukam Wiranto saat memberikan pengarahan Apel Kesiapan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2019 di Provinsi Gorontalo, Jumat (22/2/2019).
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengecek kesiapan penyelenggara Pemilu 2019 dan kesiapan Aparat keamanan dalam mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dihadiri hampir 6000 Peserta.
Menko Polhukam pun menceritakan pengalamannya yang telah mengikuti empat kali pemerintahan yang berbeda. Dikatakan bahwa pemerintahan yang saat ini dijalankan dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki sesuatu yang berbeda yakni berani mengambil kebijakan untuk membangun dari pinggiran. Menurutnya, hal itu beresiko karena hal tersebut tidak populis, berbeda jika membangun di perkotaan dimana akan kelihatan hasilnya dan semuanya tepuk tangan. Tapi membangun dari pinggiran tidak akan mendapat pujian, namun memiliki makna dan arti yang sangat luar biasa.
“Membangun dari pinggiran berarti kita menyatukan urat nadi, hubungan pusat dan daerah lancar, transportasi lancar, komunikasi lancar, dengan transportasi lancar maka pertanian dan perkebunan bisa menjual dengan mudah hasil panennya ke tempat-tempat lain, demikian pula hasil-hasil eksplorasi dari pertambangan. Membangun dari pinggiran berarti pemerataan penduduk karena pada saat ada transportasi, komunikasi, banyak daerah baru bisa terbuka,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Selain itu, program membangun dari pinggiran ini juga akan memperkuat pengawasan di daerah perbatasan serta ekonomi masyarakat setempat. Karena TNI akan menempatkan pos-pos baru di perbatasan sehingga ada transportasi, ada jalan di sana.
“Inilah resiko kita untuk kemudian Pemilu kita harus memilih pemimpin yang paham betul masalah ini. Oleh karena itu kalau ada yang mengatakan dalam Pemilu kita harus memilih pemimpin yang benar, yang seperti apa? Pemimpin yang baik, yang mencontoh kepemimpinan Rasullah SAW yaitu Siddiq, Amanah, Tabligh dan Fathanah, sudah ada ciri-ciri pemimpin itu di Indonesia, tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden tapi juga legislatif” sambung mantan Panglima ABRI ini.
Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam juga mengingatkan tentang pentingnya persatuan karena merupakan kunci bangsa Indonesia untuk bisa membangun. Dikatakan, bangsa Indonesia harus bersyukur bahwa para pendahulu bangsa telah mengembangkan Bhineka Tunggal Ika, beragam tapi satu. Itulah yang memperkuat negeri kita untuk terus membangun sampai sekarang ini.
“Persatuan Indonesia tidak boleh diusik karena telah membawa NKRI, tidak boleh diusik, harga mati, final. Itulah yang memperkuat kita, makanya sekarang ini dengan tegas saya mengatakan bahwa siapapun yang akan mengusik Pancasila, mengusik persatuan akan saya hadapi dan saya bubarkan dengan tegas karena itu akan membuat negeri ini porak poranda. Bisa disaksikan beberapa ormas yang nyata-nyata melenceng dari ideologi negara saya bubarkan, tentu atas izin Presiden RI, dan siapapun yang coba-coba mengingkari persatuan Indonesia saya tindak dengan tegas, dengan taruhan apapun. Oleh karena itu, antara persatuan dan pemimpin menjadi dua faktor tertentu dari kemajuan suatu bangsa, bangsa yang pemimpinnya brengsek maka tidak bisa maju. Pemimpinnya bagus, negara tidak satu, maka tidak bisa maju. Dua sisi keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Hadir dalam acara tersebut Gubernur Gorontalo Rusli Habibi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, Petugas KPU dan Bawaslu daerah, serta Pejabat dan Pimpinan Daerah di Provinsi Gorontalo.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
