Menko PolhukamBeritaDeputi VII Bidkor Kominfotur

Menko Polhukam : e-Government Sesuatu Tak Terhindarkan Saat Ini

Dibaca: 101 Oleh Selasa, 27 Oktober 2020Tidak ada komentar
Menko Polhukam : E Government Sesuatu Tak Terhindarkan Saat Ini
#KemenkoPolhukam 

SIARAN PERS NO : 219/SP/HM.01.02/POLHUKAM/10/2020

Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD menegaskan jika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-Government merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan saat ini. Dikatakan bahwa orang yang tidak visioner yang berpikir jika kerja itu hanya bisa dilakukan secara manual.

Electronic government menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan saat ini. Hanya orang yang tidak punya visi atau orang yang tidak visioner yang berpikir bahwa kerja itu hanya bisa dikerjakan secara manual,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD pada acara Penetapan dan Peluncuran Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis dan Aplikasi Umum Bidang Pengaduan Pelayanan Publik di kantor Kemenpan RB, Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Menko Polhukam mengatakan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sedangkan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara nasional.

Baca juga:  Kemenko Polhukam Tegaskan Pentingnya Tim Pemeriksa Daerah 2018 Menjelang Pemilu dan Pilkada

SPBE merupakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan.

“SPBE adalah upaya melakukan pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, serta dapat mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Menurut Menko Polhukam, penggunaan TIK yang merupakan embrio dari e-Government bukan barang baru, termasuk di kalangan birokrasi pemerintah. Namun dalam implementasinya masih bersifat silo-silo (suka-suka), sehingga terjadi inefisiensi.

“Semakin majunya teknologi, sistem pengeleolaan pemerintahan harus mempersiapkan diri dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada. Indonesia yang saat ini telah berbenah untuk menanggulangi permasalahan tersebut dan salah satu upaya pencegahan korupsi dengan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akan meminimalkan pemrosesan data, pelayanan dan transaksi yang bersifat manual,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengapresiasi Tim Koordinator SPBE Nasional dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dikatakan, untuk mewujudkan penerapan SPBE ini menjadi tugas bersama dan melibatkan beberapa sektor sehingga kendala dan hambatan dapat segera diselesaikan.

Baca juga:  Menko Polhukam: Inti Konstitusionalisme, Pengutamaan Pelindungan HAM dan Pemencaran Kekuasaan Dalam Lembaga Negara

“Apabila masih ada kendala atau permasalahan yang perlu segera diselesaikan, maka mari kita lebih bersinergi sehingga kita dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel