Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri Australia Bicarakan Tentang Perubahan Porto Folio Tugas Jaksa Agung Australia

Dibaca: 196 Oleh Monday, 5 March 2018Berita
Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri Australia Bicarakan Tentang Perubahan Porto Folio Tugas Jaksa Agung Australia

Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (5/3/2018). Pertemuan tersebut membahas tentang perubahan Porto Folio tugas Jaksa Agung Australia yang berpindah ke Kementerian Dalam Negeri Australia.

“Dulu ke tempat saya itu Attorney General, Jaksa Agung dari Australia, Hon George Brandis, tetapi ada perubahan dimana kewenangan-kewenangan yang ada di Jaksa Agung yang kira-kira setara dengan Menko Polhukam di Indonesia itu dialihkan ke Menteri Dalam Negeri Australia,” jelas Menko Polhukam.

Dijelaskan bahwa peralihan tersebut berhubungan dengan kerja sama antara Indonesia dengan Australia pada bidang hukum dan keamanan yang kini berada dibawah Kementerian Dalam Negeri Australia. Dalam pertemuan juga dibicarakan tentang capaian-capaian yang telah dicapai oleh ke dua negara melalui kerja sama di bidang hukum dan keamanan, terutama mengenai penanggulangan terorisme, penanggulangan pembiayaan terorisme, masalah keamanan regional, dan masalah perbantuan kepada negara-negara di Asia.

Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa sebelum bertemu dengannya, Peter Dutton telah lebih dulu bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membicarakan tentang hubungan internasional Indonesia dengan Australia serta tentang bagaimana posisi Indonesia untuk membantu beberapa negara dalam menyelesaikan masalah.

“Tadi saya juga ikut dampingi Presiden menjelaskan Porto Folio juga. Kemudian juga menjelaskan tentang perspektif Indonesia dalam melakukan suatu aktifitas internasional. Itu disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada tamu kita, Australia. Nanti juga akan ada pertemuan lanjutan Presiden Indonesia pada 16 Maret di Sydney,” ungkap Menko Polhukam.

Selain itu, Menko Polhukam juga menjelaskan tentang kondisi terkini di Indonesia, terutama tentang peningkatan suhu politik nasional menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Presiden serta Pemilihan Legislatif 2019. Dikatakan bahwa peningkatan suhu politik menjelang Pemilihan Umum merupakan hal yang lazim, karenanya pemerintah terus berupaya mengontrol suhu politik selama pemilu agar tidak mengganggu keamanan bangsa.

“Kita berusaha untuk melakukan langkah-langkah supaya suhu politik itu tidak mengganggu keamanan nasional, tidak mengganggu kebersamaan kita sebagai bangsa dan tidak mengganggu pelaksanaan Pilkada serentak maupun pelaksanaan Pemilu Presiden-Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif yang akan datang,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Humas Kemenko Polhukam

Terkait

Kirim Tanggapan

Skip to content Made with passion by Vicky Ezra Imanuel