Menko PolhukamBeritaDeputi II Bidkor Polugri

Menko Polhukam Bertemu Komisi Tinggi HAM PBB: Mereka Apresiasi Kerjasama Baik dan Pemajuan Serta Perlindungan HAM Indonesia

Dibaca: 58 Oleh Selasa, 14 Juni 2022Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2022 06 14 at 8.13.15 PM
#KemenkoPolhukam 

SIARAN PERS No: 78/SP/HM.01.02/POLHUKAM/6/2022

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bertemu dengan Michelle Bachelet, Komisioner Tinggi HAM PBB di kantor PBB Jenewa, Selasa (14/06).

Menko Polhukam menekankan komitmen Pemerintah Indonesia dalam penghormatan HAM, bahkan di tengah pandemi. Sementara KT HAM mengapresiasi kerja sama baik yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Kantor KT HAM PBB dalam memajukan penghormatan dan pelindungan HAM.

Dalam pertemuan ini, Menko Mahfud didampingi Perwakilan Tetap RI di PBB, Febrian Alphyanto Ruddyard, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Rina Soemarno, Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Komunikasi, Rizal Mustary, dan Asisten Deputi Bidang Kerjasama Multilateral Polhukam, Ramadansyah.

Menko menjelaskan bahwa Presiden RI berkomitmen untuk menangani dugaan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Komitmen tersebut merupakan salah satu janji politik Presiden. Kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat mayoritas terjadi di masa lalu, sebelum masa pemerintahan sekarang.

“Hanya satu kasus, yaitu kasus Paniai (Desember 2014) yang terjadi di masa pemerintahan Presiden sekarang. Untuk kasus ini, Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik pada Desember 2021 dan telah mulai bekerja melakukan penyidikan, memeriksa saksi-saksi, dan mengumpulkan alat bukti,” ujar Menko.

Baca juga:  Menko Polhukam Lantik Sesmenko Polhukam Mayjen Yoedhi Swastono

KT HAM mencatat upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat dengan pembentukan Tim Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Paniai oleh Kejaksaan Agung, dan mengharapkan proses ini dapat dilakukan secara transparan.

Pada pertemuan ini Menko Polhukam Mahfud MD juga menegaskan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM adalah prioritas bagi pemerintah Indonesia.

“Bahkan dalam situasi pandemi, Pemerintah justru semakin kuat menciptakan kebijakan-kebijakan baru guna menjaga hak-hak fundamental rakyat, seperti memberikan bantuan berupa bantuan langsung tunai (pandemic cash stimulus) dan kebutuhan pokok kepada masyarakat paling terdampak, maupun menjamin ketersediaan vaksin dan menjamin kesetaraan akses kesehatan bagi semua lapisan masyarakat,” jelas Mahfud

Perlindungan dan penghormatan HAM tetap menjadi prioritas Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Hal ini terefleksi, antara lain, dengan pemberian akses vaksin secara gratis dan saat ini lebih dari 70 persen penduduk Indonesia telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua.

Terkait dengan isu Papua, Menko Polhukam menjelaskan pendekatan yang dilakukan pada isu Papua adalah pendekatan kesejahteraan dan mengutamakan dialog.

Baca juga:  Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Terus Alami Peningkatan

Menko Polhukam dan KT HAM juga mendiskusikan sejumlah isu lain yang menjadi perhatian bersama seperti isu Myanmar, dampak perang di Ukraina, serta Keketuaan Indonesia di G20. (*)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel