Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto berpesan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk meningkatkan strategi dan kerja sama dalam rangka melawan terorisme. Dijelaskan bahwa tahun ini merupakan tahun politik sehingga harus aman.
“Saya berpesan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk bagaimana meningkatkan sinergi dan kerja sama dalam rangka kita melawan terorisme. Mengapa demikian? Karena kita tahu sekarang tahun politik, ada pemilu yang merupakan satu acara lima tahunan yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia, maka harus aman,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam rapat kerja dan penandatanganan perjanjian kinerja BNPT tahun 2019 di Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Menko Polhukam mengatakan, salah satu ancaman yang ada yaitu terorisme. Namun, lanjutnya, tidak mungkin BNPT bekerja sendiri.
“Ada dua poin di sini. Pertama peningkatan sinergi BNPT dengan K/L yang akan membantu menyatukan satu potensinya melawan terorisme. Kedua, adalah satu hal yang cukup penting yakni pengembangan organisasi BNPT, ada penambahan deputi, ada penambahan wakil, sehingga itu merupakan satu bagian dari upaya kepala BNPT untuk lebih mengefektifkan kerja BNPT untuk menjamin keamanan nasional dari ancaman terorisme,” kata Menko Polhukam Wiranto.
“Saya memberikan apresiasi karena merupakan terobosan-terobosan yang dapat menjamin negeri ini aman ke depan, tanpa keamanan kita tidak bisa menjalankan demokrasi, tanpa demokrasi kita tidak bisa membangun negeri ini untuk mengembangkan apa yang telah kita capai sampai saat ini,” sambungnya.
Terkait pengamanan menjelang Pemilu, Menko Polhukam mengatakan jika hal itu sudah dilakukan dari awal. Sehingga dengan mudah pemerintah dapat mengamankan dua kali Pilkada serentak kemarin.
“Dengan modal itu maka kita sudah punya rambu-rambu, instrumen, dan indikator-indikator untuk bagaimana kita dapat mengamankan pemilu dan kesiapan dari kepolisian untuk mem-back up TNI yang sudah sangat prima,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam juga mengharapkan dukungan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengamankan perhelatan nasional ini. Dikatakan tanpa dukungan masyarakat juga tidak mungkin hanya TNI dan Polisi yang mengamankan, karena sumber kekacauan masuk ke kehidupan masyarakat.
“Oleh karena itu, kita mengharapkan bahwa prosesi dari pemilu itu sampai nanti 17 April bahkan sampai ke purna pemilu nanti tetap terjaga keamanan nasinonal, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan baik,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
