Polhukam, Bandung – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan banyak masalah hukum yang terjadi dalam penataan sungai Citarum. Menurutnya, ada banyak calo-calo, pemalak-pemalak, broker, dan pungutan liar yang membuat kondisi sungai tersebut menjadi sangat buruk.
“Kita harus simultan menyelesaikan masalah tersebut. Secara teknis menyeluruh ada pak Luhut (Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan) yang menyelesaikannya, dan jika ada masalah hukum maka Menko Polhukam yang menyelesaikan,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam sosialisasi Program dan Persiapan Ratas Kabinet tentang Penataan Sungai Citarum di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/1/2018).
Menko Polhukam pun berjanji akan segera menyelesaikan masalah-masalah hukum dalam penataan sungai Citarum tersebut. “Pasti kita selesaikan secara tegas dengan berlandaskan peraturan dan perundang-undangan. Kita tidak pandang bulu jika nanti seandainya ada aparat keamanan dan aparat Pemda yang terlibat. Itu janji kita, itu komitmen kita,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Sementara itu, Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan meminta agar semua pihak, baik kementerian terkait dan Pemerintah Daerah, kompak dalam melakukan penataan sungai Citarum tersebut. Karena menurutnya, sungai Citarum dapat menyuplai 80 persen air untuk Jabar dan DKI sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan.
Dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo sangat menaruh perhatian lebih terhadap sungai Citarum ini. Bahkan, Presiden menginginkan agar revitalisasi sungai ini dapat dilakukan sesegera mungkin. “Presiden minta pertengahan Januari kita mulai (revitalisasi) dari hulu. Jadi Presiden memberikan perhatian lebih karena menyadari dampaknya bahaya bagi generasi penerus kita,” kata Luhut.
Menurutnya, kondisi sungai Citarum saat ini sangat memprihatinkan. Adanya pencemaran bisa mengancam kelangsungan hidup generasi muda, karena kualitas airnya yang semakin buruk. “Kalau airnya kena logam berat maka sayur, ternak terkontaminasi. Jadi kita hajar (penataan) saja ramai-ramai, kita tidak punya banyak pilihan,” kata Luhut.
Hadir dalam sosialisasi tersebut Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Kasdam III/Siliwangi Brigjen Yosua Sembiring, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Bandung Dadang Naser, serta sejumlah kepala daerah di Jabar.
