Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, bangsa yang bersatu sangat dibutuhkan untuk tujuan nasional bangsa.
“Tanpa bersatu, tidak mungkin kita berdaulat, membangun ekonomi nasional. Bersatu itu sangat mutlak bagi bangsa Indonesia,” ujar Menko Polhukam Wiranto saat membuka Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Jakarta, Rabu (7/3/2018).
Menurut Menko Polhukam, bangsa Indonesia bisa bersatu jika menghadapi musuh bersama. Misalnya ketika para pendahulu bangsa dijajah oleh Belanda, mereka bersatu untuk memperoleh kemerdekaan. Namun kini, masyarakat Indonesia harus melawan diri sendiri agar jangan sampai terjadi konflik atau cekcok satu sama lain.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam juga mengatakan bahwa konflik sosial merupakan konflik yang timbul karena ulah manusia sendiri, konflik yang muncul karena menyelenggarakan satu pemilihan umum, baik Pilkada maupun Pilleg dan Pilpres. Padahal seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi.
“Konflik itu tidak boleh terjadi kalau semua pihak menjaga diri untuk paling tidak menetralisir konflik dari internal kita, kalau eksternal bisa diserahkan ke aparat keamanan. Tapi di internal itu pasti muncul karena politik identitas, politik yang membedakan oh ini suku ini, oh ini partai ini, oh ini pihak sana, pihak sini. Harusnya itu hilang, karena pemilu itu kan kontes kompetensi,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Selain itu, munculnya konflik tatkala ada kampanye hitam, kampanye yang merendahkan martabat orang lain, kampanye yang menghina orang lain, kampanye yang memberikan ujaran kebencian kepada orang lain. Kemudian karena adanya money politik, bayar membayar. Sehingga muncul ketidakpuasan, muncul konflik.
“Maka tadi saya katakan kepada teman-teman di daerah, Indonesia ini luas sekali, tidak mungkin pemerintah pusat, Presiden mengawasi semua kegiatan di Indonesia. Maka ada namanya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab baik dari pemerintah yang membagi semua daerah Indonesia menjadi provinsi, pendelegasian kepada gubernur, walikota dan bupati,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam meminta agar para pejabat di daerah-daerah yang punya kewenangan, punya tanggung jawab, untuk terus bersama-sama menjaga daerahnya dengan terus melakukan koordinasi. Menurutnya forum komunikasi pimpinan daerah harus dihidupkan dan harus benar-benar dilaksanakan.
“Karena kuncinya di situ, kalau pimpinan daerah bersatu padu, ada kesadaran mengamankan daerah yang dipertanggungjawakan kepada mereka, maka kumpulan-kumpulan daerah aman ini membuat Indonesia aman. Maka jangan sampai muncul persepsi bahwa kalau ada pilkada, kalau ada pemilu, berarti negara ini ngga aman, politik memanas. Ngga. Ada pemilu, ada pilkada, ya biasa saja,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Turut menghadiri Menko Polhukam Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Kedeputian Bidang Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Safii, Kabid Pemilu dan Pilkada Kedeputian Poldagri Kemenko Polhukam Kol. Jeffry A Rahawarin, dan Kabid Desentralisasi Kedeputian Poldagri Kemenko Polhukam Rini.
Humas Kemenko Polhukam
