Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengatakan isu Laut Cina Selatan akan menjadi salah satu topik pembicaraan pada kunjungannya ke Cina dan Jepang akhir bulan ini.
“South China Sea akan dibicarakan pada kunjungan ke Cina. Kita akan sampaikan posisi kita. Posisi kita adalah menjunjung freedom of navigation, kita tidak mengenal traditional fishing area, dan kita tidak mau ada power projection di kawasan itu,” ujarnya kepada wartawan di pesawat menuju Ternate, Maluku Utara (18/4).
Ia mengatakan proses hukum terhadap nelayan Cina yang ditangkap diperairan Indonesia masih terus berlangsung. “Proses hukum jalan dong, Cina mengakui Natuna itu milik Indonesia, 200 notikel mill itu juga punya kita. Berarti kita memiliki fishing right. Pihak asing dapat saja beroperasi di perairan Indonesia, tetapi harus mendapatkan izin dari kita. Kalau hanya lewat boleh,” kata Menteri Luhut.
Pada kesempatan tersebut Menteri Luhut juga menambahkan bahwa setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan izin, ia dan Gubernur Papua akan membangun proyek di Memberamo. Kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk menyiapkan Papua dan generasi mudanya untuk belajar teknologi agar mereka dapat mengembangkan wilayah tersebut.
“Kita tidak ingin mengulang kesalahan di Freeport, dimana keterlibatan orang Papua di dalamnya amat terbatas,” kata Menko Luhut.
Selain itu, Laut Cina Selatan pun akan menjadi topik pembicaraan dalam rencana kunjungannya ke Jepang.
“Jepang juga ingin mengetahui keadaan keamanan di wilayah kita,” kata Menteri Luhut.
Sent from my iPhone
