Polhukam, Jakarta – Seluruh stakeholder yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah diingatkan untuk selalu bersinergi dalam pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2018 mendatang. Pasalnya, Pilkada adalah proses pemilihan pemimpin masa kini dan masa depan yang dapat menentukan eksistensi bangsa Indonesia.
Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan pengarahan pada Rakornas Dalam Rangka Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Jakarta, Senin (23/10).
“Betapa pentingnya posisi Pilkada ini dalam eksistensi kita sebagai bangsa maka tentu tidak boleh main-main. Oleh karena itu, persiapan dalam Pilkada harus betul-betul secermat-cermatnya karena Pilkada itu akan menentukan nasib bangsa Indonesia,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menurut Menko Polhukam, banyak sekali masalah yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada. Dikatakan, karena demokrasi terus berjalan, namun terkadang sistem demokrasi kalah cepat dengan manusia-manusia yang mengisi demokrasi tersebut, karena adanya faktor pergaulan internasional, pergaulan antar bangsa dan pengaruh teknologi atau perkembangan lingkungan yang masuk dalam wilayah politik internasional.
Sehingga harus ada satu mekanisme yang dapat diperbaharui, harus ada satu langkah-langkah dinamis, sebab yang dihadapi adalah manusia, baik rakyat sebagai pemilik demokrasi, rakyat sebagai pemilik negeri ini, atau rakyat sebagai pemilih yang memilih pemimpinnya secara langsung. Kemudian, partai politik yang menentukan calon pemilih, KPU dan Bawaslu sebagai fasilitator penyelenggaran termasuk pemerintah, dan aparat keamanan yang mengamankan Pemilu.
“Tugas yang sekarang harus dihadapi adalah tugas yang harus dikoordinasikan, disinkronkan, diserasikan antar rakyat yang memilih, calon pemimpin yang akan dipilih, partai politik yang sebenarnya punya tugas luar biasa yaitu merekrut, menyeleksi calon pemimpin untuk kemudian dipertandingkan dalam pemilu, dan penyelenggara pemilu yang harus melaksanakan tugas dengan seksama, jangan sampai salah, lalu aparat keamanan yang pasti akan mengamankan itu. Maka, peran masing-masing bagian dalam menjalankan pemilu itu harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh tapi juga dikoordinasikan dengan baik,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam menyampaikan beberapa maping potensi kerawanan Pilkada, yakni sebelum, selama dan setelah Pilkada. Dijelaskan, masalah yang dihadapi sebelum dan selama Pilkada misalnya, oknum yang tidak netral, politisasi dan netralitas ASN, netralitas penyelenggara pemilu, money politic, isu politik SARA, kampanye bohong, ujaran kebencian, dan validitas data pemilih. Kemudian masalah yang dihadapi setelah Pilkada misalnya, masih ada perselisihan hasil pemilihan di MK dan adanya sengketa antar pasangan calon.
“Ini yang perlu atensi kita untuk diselesaikan sebelum dan setelah pelaksanaan Pilkada. Saya minta teman-teman Bawaslu untuk segera menyelesaikan penelitiannya tentang indeks kerawanan pemilu sehingga kita dapat melakukan langkah pencegahan. Sehingga pada saat menjelang pilkada, indeks kerawanan pemilu sudah masuk dalam wilayah aman, kita tidak kecolongan,” kata Menko Polhukam Wiranto.
