Menko Luhut: Tidak Ada Penambahan Pasukan Pasca Tertembaknya Santoso

Dibaca: 84 Oleh Monday, 25 July 2016Berita
Ancaman Kejahatan Cyber Tidak Akan Hentikan Pemanfaatan Teknologi

Medan, Sumut – Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menyangkal adanya pernyataan tentang penambahan pasukan di Poso. “Tidak ada, biasa saja. Panglima TNI kan sudah menyatakan ada operasi teritorial disana. Masyarakat disana harus disatukan,  jadi jangan lagi menambah masalah baru dengan cerita-cerita yang tidak benar,” ujar Menteri Luhut dalam kunjungannya ke provinsi Sumatera Utara. Ia menambahkan bahwa sejauh ini belum melihat ada indikasi penyebaran kelompok Santoso.

Terkait rencana pemerintah memberikan pengampunan kepada narapidana terorisme atau tersangka teroris Menteri Luhut mengatakan akan dilihat kasus per kasus, “Kita akan lihat kasusnya, BNPT dan Densus punya datanya. Nanti kita lihat, mau diampuni atau diproses hukum lebih dulu. Akan abolisi, amnesti, atau grasi, nanti kita lihat,” ujar Menko Polhukam.

Menteri Luhut menambahkan kebanyanyakan dari mereka adalah simpatisan yang tidak terlalu kuat pengaruh ideologinya, karena itu negara akan menyelesaikan masalah ini dengan lebih arif  dan menghindari timbulnya rasa sakit hati.

Ketika ditanya tentang eksekusi mati ia tidak memberikan jawaban kapan akan dilakukan, “Pasti akan dilaksanakan. Ini kan cuman persoalan waktu,” ujarnya.

Tax Amnesty

Menteri Luhut mengatakan ada dampak positif dari tax amnesti yang diluar dugaannya, antara lain banyak dari para objek pajak bisa mengevaluasi kembali aset mereka. Dana repatriasi juga akan disalurkan ke berbagai unsur pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat. “Tidak cuma infrastruktur, tetapi juga  kita akan sentuh hinggak ke yang paling dasar, seperti dana desa, dan program harapan. Kita akan memperbaiki infrastruktur, pertanian, jembatan gantung, dan waduk yang dibangun pada zaman Belanda akan kita renovasi,” kata Menko Polhukam.

Papua

Menurut Menteri Luhut, saat ini pemerintah menangani isu Papua dengan terintegrasi. Pemerintah bisa langsung mengetahui apa yang terjadi di provinsi itu saa itu juga (real time). Pokok masalah di provinsi tersebut menurut Menteri Luhut bukan karena uang semata. “Papua tidak kurang uang, tetapi pemerintah tidak pernah mengontrol penggunaan uang disana. Sekarang kami dampingi. Terserah mereka uang itu mau digunakan untuk apa, yang penting kami dampingi. Kami biarkan mereka mengelola, tetapi kami awasi,” ujarnya.

Saat ini, menurut Menko Luhut, pihaknya sedang menitikberatkan perhatian pada bidang pendidikan. Dana pendidikan dari total dana otsus di Papua hanya satu persen. “Itu salah pemerintah juga. Sebenarnya dana Otsus itu tidak boleh dicampur dengan dana APBD,  tetapi seharusnya dipisahkan dan disalurkan langsung ke kabupaten-kabupaten,” kata Menko Polhukam.

Terkait

Kirim Tanggapan

Skip to content Made with passion by Vicky Ezra Imanuel