Polhukam, Palu – Pemerintah memutuskan untuk melakukan perpindahan tahapan penanganan bencana yang disebut tahap transisi, yaitu dari tahap tanggap darurat akan masuk ke tahap rehabilitasi-rekonstruksi. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan meninjau kesiapan pelaksanaan tahap transisi tersebut secara langsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
“Jadi antara tahap tanggap darurat ke tahap transisi menuju rehabilitasi-rekonstruksi ada banyak langkah-langkah yang harus diselesaikan, banyak kegiatan yang harus disesuaikan. Karena nantinya akan sangat beda,” ujar Menko Polhukam Wiranto saat memberikan pengarahan kepada kementerian dan lembaga terkait di kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat (26/10/2018).
Menko Polhukam mengatakan, pada tahap ini akan ada satu perpindahan kegiatan, seperti penarikan pasukan evakuasi dan pengamanan, bantuan luar negeri yang akan dihentikan, dan sebagainya. Namun, pemerintah pusat akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah mengenai apa saja yang masih dibutuhkan pada tahap transisi ini.
“Beberapa pasukan harus kita tarik kembali, kemudian bantuan-bantuan alat berat berangsur-angsur harus kita tarik lagi. Lalu fasilitas umum, apakah itu masalah PDAM, listrik, BBM sudah normal betul sehingga tidak perlu difasilitasi, fasilitas keamanan juga sudah dapat dinormalkan sehingga tidak perlu lagi ada penambahan pasukan polisi dari luar daerah, itu semua butuh koordinasi,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menurut Menko Polhukam, pada tahap ini kegiatan di masyarakat juga perlu mendapat perhatian. Pemerintah sendiri saat ini sudah mulai membangun Hunian Sementara (Huntara) yang ditargetkan sebanyak 1.200 unit, maaing-masing unit dapat dihuni oleh 10-12 KK.
“Yang terpenting pada tahap transisi ini adalah kita membangun Huntara, ini yang harus kita kebut. Agar masyarakat yang masih mengungsi di tenda-tenda bisa tinggal di hunian sementara sambil nunggu rumahnya jadi, ” kata Menko Polhukam Wiranto.
Apalagi, lanjutnya, saat ini Indonesia sedang memasuki musim hujan, sehingga dikhawatirkan jika masih tetap tinggal di tenda dapat mudah terserang penyakit.
“Ini kan leading sector nya Kementerian PUPR dengan melibatkan berbagai prrusahaan-perusahaan BUMN dan swasta. Tapi yang terpenting adalah saya di sini tadi minta supaya kontraktor lokal dan masyarakat dilibatkan sebagai pekerja agar mereka mendapatkan penghasilan dan dari situ mereka bisa hidup, jangan hanya mengandalkan dari Jaminan Hidup (Jadup) dari pemerintah yang tidak mungkin cukup, ” kata Menko Polhukam Wiranto.
Terkait penarikan pasukan pengamanan, menurut Menko Polhukam, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Dijelaskan bahwa adanya penjarahan pasca bencana karena bersifat spontan.
“Tadi orang-orang tanya, bagaimana pak, apa mungkin akan ada penjarahan lagi? Ya tidak ada. Penjarahan itu kan bersifat spontan, pada saat orang tidak bisa makan, tidak bisa minum, disampingnya ada mini market, saya pun jarah juga jika jadi mereka,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Bupati Donggala Kasman Lassa, perwakilan dari TNI, BNPB, serta kementerian dan lembaga terkait.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
