Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-98 Tahun Anggaran 2017, yang di selenggarakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis 9 Maret 2017. Rakornis dibuka oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono. Turut hadir pada acara tersebut para Bupati dan Walikota penyelenggara TMMD, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, perwakilan Kementerian/Lembaga, anggota TNI dan para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR.
Rakornis TMMD ke-98 mengusung tema “Dengan Semangat Kemanunggalan, Kita Tingkatkan Sinergitas Lintas Komponen Bangsa Dalam Rangka Membangun Daerah dan Desa untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
TMMD merupakan program terpadu lintas sektor antara TNI dengan Kementerian/Lembaga baik Pemerintah (Pusat/Daerah) maupun non Pemerintah yang dilaksanakan bersama masyarakat guna meningkatkan akselerasi pembangunan pedesaan khususnya di daerah tertinggal, terisolasi, perbatasan, daerah kumuh perkotaan, serta daerah rawan/terdampak bencana.
Bagi Kementerian PUPR, payung kerjasama pelaksanaan TMMD adalah Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR dengan TNI No. 22/PKS/M/2015 tentang Pembangunan Infrastruktur yang Bernilai Strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kegiatan TMMD sendiri selaras dengan arah pembangunan Indonesia yang tercantum pada Nawacita Presiden RI, khususnya butir ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini juga sejalan dengan visi Kementerian PUPR yaitu, terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong-royong.
Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa TMMD masih relevan dalam konteks kekinian karena 2 hal, yakni dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI, dimana kemanunggalan TNI dengan rakyat adalah kunci. Kedua, dalam rangka membantu kabupaten/kota dan masyarakat untuk menyediakan infrastruktur yang baik, termasuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.
“TNI lahir dari rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat. TMMD ini adalah sarana untuk lebih mendekatkan TNI dengan rakyat. Kerjasama Kementerian PUPR dengan TNI sudah lama dilakukan, meliputi 4 bidang utama, yakni sumberdaya air, jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman (air bersih dan sanitasi) dan perumahan rakyat” tegas Menteri Basuki.
Pada bidang sumber daya air, kerjasama yang rutin dilakukan berupa pembersihan Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Citarum, rehabilitasi Situ Rawa Gede dan Situ Kandang Babi, serta kegiatan tanggap darurat bencana. Di bidang Bina Marga, TNI membantu dalam pembangunan Jalan Perbatasan di Kalimantan dan Papua serta pembangunan Jalan Trans Papua. Pembangunan jalan yang dilakukan oleh TNI berupa pembukaan lahan dan pembangunan badan jalan untuk meningkatkan konektivitas, disamping juga menjadi pertahanan negara. Dalam hal ini Kementerian PUPR menyediakan bahan/material dan alat, sedangkan TNI menyediakan tenaga dan personil di lapangan.
Pada bidang Cipta Karya kerjasama dilakukan dalam pembentukan karakter anggota Satuan Tugas Tanggap Darurat yang bertugas dalam penanganan bencana alam. Di bidang perumahan, Kementerian PUPR telah membangun hunian prajurit TNI berupa Rumah Susun dan rumah Tapak guna mendukung pelaksanaan tugas TNI. Pada tahun 2015, telah dibangun sebanyak 7.636 unit serta tahun 2016 sebanyak 3.624 unit rusun dan rusus yang diperuntukan bagi TNI/POLRI. Pada tahun 2017, penanganan rusun/rusus TNI/POLRI dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan POLRI. Kementerian PUPR akan melaksanakan sebanyak 129 unit rusus dan rusun yang merupakan pekerjaan lanjutan dari tahun sebelumnya.
Bila TNI memiliki kegiatan TMMD, Kementerian PUPR juga memiliki program infrastruktur berbasis masyarakat atau padat karya seperti program pemberdayaan untuk perbaikan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi di perdesaan; operasi dan pemeliharaan jalan; Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas); Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas); Kota tanpa Kumuh (Kotaku), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); rumah swadaya; dan Rumah Khusus.
“Semua dapat dilaksanakan dengan pola TMMD. Untuk itu saya perintahkan seluruh balai-balai dan satuan kerja Kementerian PUPR di daerah, agar mengintegrasikan program-program yang bersama rakyat dengan TMMD. Balai dan Satker di daerah akan di-BKO-kan (Bantu Kendali Operasi) dibawah koordinasi TNI. Hal tersebut yang kita lakukan untuk mendukung cita-cita mewujudkan kemanunggalan dan sinergitas antar lintas komponen bangsa,” tegas Menteri Basuki.
Sementara itu Kasad Jenderal TNI Mulyono mengatakan Rakornis ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sebelum dilaksanakannnya TMMD, sekaligus evaluasi pelaksanaan TMMD sebelumnya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2017, kegiatan TMMD akan dilaksanakan tiga kali dari semula 2 kali dalam setahun. Masa pelaksanaannya pun diperpanjang menjadi 30 hari dari semula hanya 21 hari. Untuk tahun 2017, TMMD akan dimulai tanggal 5 April 2017 dan berakhir pada 4 Mei 2017 mendatang. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
