Polhukam, Jakarta – Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan terus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi baik di tingkat pusat dan daerah. Plt. Sesmenko Polhukam Arief Poerboyo Moekiyat mengatakan komitmen pimpinan pusat dan daerah untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang merupakan kunci keberhasilan perbaikan birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan akuntabel melalui Reformasi Birokrasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Diharapkan Indonesia bisa memiliki kualitas pelayanan kelas dunia pada tahun 2025,” ujarnya pada sambutan yang dibacakan di forum diskusi ‘Peluang dan Tantangan Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Reformasi Birokrasi untuk Mencapai Good Governance’ Kamis (19/9) di Hotel Aryaduta, Jakarta.
Data indeks persepsi korupsi yang dilansir Transparency International, Indonesia Corruption Wacth (ICW), dan The Global Competitiveness Report, hingga tahun 2017, isu korupsi dan inefisiensi birokrasi masih menjadi salah satu kendala paling besar dalam melakukan usaha di Indonesia. Sedangkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap K/L/D yang dilakukan Kementerian PAN-RB pada tahun 2017 belum menunjukan pencapaian/peningkatan sesuai yang diharapkan.
Arief mengatakan masih terdapat K/L dan Daerah memperoleh nilai dibawah “B” (Baik) terutama di Pemerintah Kabupaten dan Kota. “Banyak instansi Pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya belum baik padahal akuntabilitas kinerja harus menjadi perhatian dan prioritas kita bersama,” tambahnya.
Hal senada diungkap Djohermansyah Djohan anggota tim independen reformasi birokrasi nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Menurutnya komitmen kepemimpinan akan reformasi birokrasi masih rendah dan ini tercermin pada lambannya capaian reformasi birokrasi. “Pemimpin tidak all out dan masih setengah hati dalam melaksanakan reformasi birokrasi,” jelasnya. Padahal reformasi birokrasi merupakan perubahan skala besar yang melibatkan lebih dari 4 juta Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana 70 persennya berada di daerah. “Ini bukan transformasi kecil-kecilan, reformasi birokrasi, harus holistik harus complete,” kata dia.
Selain kepemimpinan, masih ditemukan kebijakan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah, Djohermansyah mencontohkan roadmap Reformasi Birokrasi hanya dirancang untuk tingkat pusat di Kementerian / Lembaga dan tidak terdapat roadmap Reformasi birokrasi tingkat daerah. “Roadmap tidak akurat dan tidak spesifik sehingga reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di pusat dan daerah berjalan lambat,” paparnya.
Diskusi yang diselenggarakan Kemenkopolhukam ini dihadiri oleh narasumber dari berbagai Kementerian / Lembaga antara lain Kemenpanrb, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kemenko Polhukam
