BeritaDeputi V Bidkor Kamnas

Kemenko Polhukam Tingkatkan Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Karhutla

Kemenko Polhukam Tingkatkan Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Karhutla
#KemenkoPolhukam 

Polhukam, Bandung – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terus berupaya meningkatkan penanganan dengan bersinergi, bersama-sama mencegah, mengendalikan dan melaksanakan upaya pasca Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia

Membuka acara Rapat Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Semester II Tahun 2019, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Brigjen Pol Drs. Erwin Chahara Rusmana mengatakan bahwa berbagai upaya telah kita lakukan bersama dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 2019.

“Kemenko Polhukam mengapresiasi kepada seluruh jajaran dari tingkat pusat hingga daerah yang telah bersinergi, bersama-sama mencegah, mengendalikan dan melaksanakan upaya pasca karhutla dengan baik,” jelas Erwin saat membuka acara di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/11/2019).

Asdep memaparkan data Karhutla tahun 2019 sampai dengan bulan November, pertama sumber satelit National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) mencatat tahun 2019 sebanyak 8.944 titik (mengalami kenaikan 95,45% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 yaitu sejumlah 4.576 titik).

Kedua sumber satelit TERRA mencatat sebanyak 28.602 titik (mengalami kenaikan 215,24% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 yaitu sejumlah 9.073 titik). Ketiga jumlah luas lahan yang terbakar di 17 provinsi periode bulan Januari – September 2019 seluas 857.756 Ha (luas lahan terbakar mengalami kenaikan 202,24% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yaitu seluas 283.793 Ha).

Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan merupakan daerah yang mengalami peningkatan signifikan kejadian karhutla semester II tahun 2019.

“Telah banyak upaya yang telah dilakukan baik melalui pemadaman darat dan udara yakni waterboombing dan modifikasi cuaca namun peningkatan bencana karhutla tidak dapat dihindari,” ujar Erwin.

Berdasakarkan pemaparan Kepala BNPB beberapa waktu lalu bahwa 99% karhutla disebabkan oleh ulah manusia, dan 80% lahan yang terbakar dijadikan lahan perkebunan. Untuk itu perlu adanya langkah-langkah antisipatif pencegahan yang sistematis untuk mengurangi dampak kebakaran dikemudian hari.

“Dengan pertemuan ini diharapkan dapat berbagai masukan untuk meningkatkan upaya, inovasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dimasa mendatang,” ungkap Erwin.

Adapun yang hadir dalam acara tersebut, antara lain; Kepala BPBD Prov. Jabar Supriatna, Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Sugeng, Direktur Penanganan Karhutla KLHK Rafles B. Panjaitan, Plt. Deputi Penanganan Darurat BNPB Dodo Gunawan, Perwakilan 15 Provinsi dan Perwakilan Kementerian/Lembaga.

Biro  Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel