POLHUKAM - Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI

Kemenko Polhukam Terus Tingkatkan Program Tata Kelola Pemerintah di Daerah

By 13 Apr 2018 16:46 Berita
20180131153058_IMG_4291

Polhukam, Palu – Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) adakan acara Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Tata Kelola Pemerintahan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.

“Untuk itu pengelolaan ASN perlu diarahkan menuju ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik Pungli ataupun KKN,” kata Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Bidkor Kominfotur), Marsda TNI Suwandi Miharja di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (12/4/2018).

Pada saat memberikan kata sambutan di acara tersebut, Suwandi mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, perlu penanaman sikap mental ASN yang amanah terhadap jabatan yang diberikan.

“Dan juga diperlukan sikap melayani dengan tidak membeda-bedakan atau memihak kepada suatu kepentingan golongan tertentu yang dapat menghambat pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan menyebabkan kerugian Negara baik secara financial maupun merusak keutuhan bangsa,” jelas Suwandi.

Menurutnya tata kelola pemerintahan, merupakan suatu tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi, birokrasi pemerintah dan non pemerintah, yang dapat dilihat implementasinya melalui salah satu program pemerintah yaitu Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai yang diamanatkan Perpres Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010 – 2025 dan berpedoman pada Road Map RB 2015-2019.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik ditemukan adanya permasalahan penataan kelembagaan dan SDM Aparatur yang belum berjalan dengan efektif, dan ada juga permasalahan terkait kebijakan tata kelola pemerintahan seperti kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih belum optimal.

“Kemudian terciptanya birokrasi yang bersih dari pungutan yang tidak sesuai peraturan, dan netralitas ASN terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 yang dapat mempengaruhi loyalitas dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugasnya,” ujar Suwandi di depan peserta FKK.

Diharapkan dengan dilaksanakannya FKK ini, dapat dihasilkan rekomendasi yang lebih baik lagi dalam rangka mendorong peningkatan indeks RB dan terlaksananya Pilkada Serentak dengan dukungan ASN yang mengedepankan sikap netral dengan tidak berpihak kepada peserta atau golongan manapun.

Humas Kemenko Polhukam

Kirim Komentar/Pertanyaan

Kemenko Polhukam Terus Tingkatkan Program Tata Kelola Pemerintah di Daerah