BeritaDeputi V Bidkor Kamnas

Kemenko Polhukam Koordinasikan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Transportasi Penyeberangan dan Laut di Prov. Kepulauan Riau

Dibaca: 28 Oleh Wednesday, 28 September 2022Tidak ada komentar
53556B05 D3A8 4FC5 8A36 EA576F3D8AA8
#KemenkoPolhukam 
SIARAN PERS No. 146/SP/HM.01.02/POLHUKAM/9/2022
Polhukam, Batam – Permasalahan keselamatan dan keamanan transportasi laut dan penyeberangan merupakan salah satu isu utama di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu permasalahan tersebut adalah masih tingginya angka kecelakaan yang terjadi antar pulau dan provinsi, sehingga sangat perlu untuk dilakukan pembahasan penanganan secara komprehensif.
Demikian disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi, Brigjen Pol. Lakoni, pada kegiatan “Rapat Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Transportasi Laut dan Penyeberangan di Provinsi Kepulauan Riau”, di Batam, Rabu (28/09/2022).
Lakoni menjelaskan bahwa perlu adanya langkah-langkah strategis yang dilaksanakan oleh K/L/D dalam rangka penguatan sinergitas pengawasan dan pengamanan transportasi laut dan penyeberangan. “Upaya ini untuk menjamin terwujudnya keamanan dan keselamatan transportasi laut dan penyeberangan yang efektif, melalui penguatan interoperabilitas sistem peringatan dini dan kegiatan operasi yang terintegrasi serta terpadu,” ungkap Asdep Bidkor Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi.
Lakoni berharap bahwa terkait dengan keamanan dan keselamatan transportasi laut, perlu dilakukan penanganan bersama, karena hal ini merupakan kebutuhan mutlak dan tanggung jawab bersama baik Regulator, Operator dan Pengguna jasa transportasi laut termasuk para penumpang kapal. Lakoni mengungkapkan bahwa perlunya diaktifkan tim terpadu yang sudah terbentuk dari TNI-Polri dan instansi daerah, terutama di Pelabuhan Syahbandar, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan laut.
“Selain itu, perlunya semua instansi daerah untuk saling berbagi infotmasi, tentang apa saja yang telah dilakukan dan rencana apa saja yang ingin dilakukan kedepannya. Untuk Kementerian Perhubungan sebagai instansi pusat, agar dapat selalu memberikan asistensi kepada instansi daerah, sehingga akan mengurangi kecelakaan laut,” harap Lakoni.
Tidak hanya tentang tingginya kecelakaan yang terjadi, Lakoni menekankan terdapat beberapa isu lain tentang keselamatan dan keamanan transportasi laut dan penyeberangan.
“Terdapat isu dan hambatan lainnya, seperti ancaman kekurangan dan pencurian sarana navigasi, penyelundupan narkoba, penyeberangan TKI ilegal, pengungsi atau imigran gelap, perusakan pencemaran laut dan ekosistemnya, ancaman pembajakan perompakan dan sabotase serta ancaman kedaulatan di laut. Hal ini tentu perlu menjadi pembahasan dan perhatian kita,” jelas Lakoni.
Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Brigjen Pol. Hadi Gunawan, yang menjelaskan bahwa hambatan dan gangguan terhadap transportasi laut tersebut pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap sistem perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga transportasi laut dan penyeberangan, memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga perputaran roda kehidupan di Indonesia.
“Pada tingkatan tertentu hambatan ini juga berdampak terhadap stabilitas politik, sistem penyelenggaraan negara serta keamanan nasional,” ungkap Hadi pada saat memberikan sambutan sekaligus pembukaan pada rapat koordinasi ini.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kasubdit Patroli Air Ditpolair Baharkam Polri – KBP Dadan, S.H., M.H., Kasubdit Pengawas dan Operasional Sungai, Danau, dan Penyeberangan Dit TSDP Kemenhub – Renharf Ronald, S.Sit, M.T., Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kepri – Junaidi, S.E., M.H..
Humas Kemenko Polhukam RI

Terkait

Kirim Tanggapan