BeritaDeputi IV Bidkor Hanneg

Kemenko Polhukam Konsen Kawal Penguatan Pertahanan dan Keamanan Di Wilayah Perbatasan

Dibaca: 72 Oleh Sabtu, 30 Juli 2022Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2022 07 29 at 4.00.57 PM
#KemenkoPolhukam 

SIARAN PERS No: 104/SP/HM.01.02/POLHUKAM/7/2022

Polhukam, Jakarta – Menjaga stabilitas keamanan nasional merupakan salah satu Program Prioritas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk mencapai target dan sasaran RPJMN, Unit Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Kemenko Polhukam menyelenggarakan rapat koordinasi membahas Progress Report Kegiatan Pembangunan Nasional Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Tahun Anggaran 2022 di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (29/7/2022).

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Suteikno Suleman mengatakan rapat koordinasi bertujuan untuk memonitor perkembangan terkini dan aktual pelaksanaan proyek prioritas penguatan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

“Program prioritas dan proyek prioritas pembangunan Nasional ini menjadi konsen pengawalan Kemenko Polhukam dalam rangka tercapainya target dan sasaran RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2022,” kata Suteikno saat memimpin rapat.

Dikatakan, penguatan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan PPKT TA. 2022 meliputi enam (6) hal, diantaranya adalah pembangunan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP), pembangunan Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), pembangunan Pos TNI AL, serta pembangunan Pos Polisi Sub Sektor di wilayah perbatasan.

Baca juga:  Penanganan Bencana Sulawesi Tengah Akan Masuki Masa Rehabilitasi

Selain itu juga perlu dilakukan fasilitasi pemberdayaan Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai bagian dari sistem pertahanan keamanan, dan yang terakhir adalah mengoordinasikan perencanaan serta fasilitasi pelaksanaan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana di PPKT tidak berpenduduk.

Dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tersebut, Suteikno menegaskan perlu dilakukan koordinasi antar stakeholder terkait.

“Untuk memonitor dan mendapatkan data aktual terkait perkembangan terkini kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional Penguatan Pertahanan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Tahun 2022 ini, maka diperlukan koordinasi dan pengendalian program bidang wilayah perbatasan,” tegas Suteikno.

Humas Kemenko Polhukam

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel