Polhukam, Sulteng – Satgas Pendampingan Pusat Penanggulangan Bencana Gempa Kemenko Polhukam menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perubahan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2023 di Gedung Pogombo kompleks Gubernuran Sulawesi Tengah.
“Hal yang melatarbelakangi perubahan tersebut yaitu bencana gempa, tsunami dan likuifaksi yang melanda empat wilayah kabupaten dan kota serta rencana pemerintah yang akan memindahkan ibukota negara ke Kalimantan,” kata Kolonel Chk Berty Sumakud, Liaison Officer Satgas Pendampingan Pusat Penanggulangan Bencana Gempa, Sabtu (31/8/2019).
Dikatakan bahwa keputusan pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur merupakan isu strategis yang masuk dalam pembahasan perubahan karena dampaknya diyakini dapat menguntungkan Provinsi Sulawesi Tengah yang letaknya sangat dekat dengan Provinsi Kalimantan Timur dan dapat menjadi jembatan penghubung dari Kalimantan ke arah kawasan timur Indonesia maupun sebaliknya.
“Salah satu tugas dan fungsi Kemenko Polhukam adalah mendorong pemerintahan daerah untuk bisa berkembang dan maju dari segala sektor terutama daerah Sulawesi Tengah yang saat ini sedang dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan pasca bencana yang melanda beberapa kabupaten dan kota di Sulteng pada tahun 2018 lalu,” kata Berty.
Musrenbang yang mengangkat tema “Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Tengah yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing Melalui Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Pasca Bencana” tersebut dibuka oleh Gubernur Sulteng Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. dan dihadiri oleh para Bupati dan Walikota serta Forkompimda Sulteng.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
