Polhukam, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menetapkan Pagu Indikatif Kemenko Polhukam TA 2019 sebesar Rp 281,47 miliar. Total ini tidak berbanding jauh dengan anggaran tahun 2018.
“Pagu indikatif Kemenko Polhukam tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 281.470.604.000. Angkanya tidak berbeda jauh dengan tahun lalu,” ujar Menko Polhukam Wiranto saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI dengan para Menko membahas tentang RAPBN 2019 (RKAKL Pagu Indikatif 2019) dan RKP 2019 di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/6/2018).
Menko Polhukam mengatakan, Kemenko Polhukam berperan strategis dalam rangka mewujudkan tema nasional pemerintah yakni Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas. Isu strategis nasional di bidang Polhukam yaitu adanya perkembangan dinamika masyarakat, dimana munculnya gejolak di masyarakat yang menimbulkan tingginya angka kejahatan konvesional, siber, narkoba, dan terorisme.
Kemudian, kerawanan pelaksanaan Pemilu, dinamika lingkungan strategis baik nasional, regional dan global yang dapat berpengaruh terhadap kedaulatan bangsa dan negara, belum optimalnya penegakan hukum dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan perlunya penguatan diplomasi yang efektif. “Ini isu strategis di bidang Polhukam. Maka dengan isu itu, sasarannya adalah terjaganya stabilitas keamanan dan suksesnya pelaksanaan Pemilu,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam mengatakan, strategi Kemenko Polhukam dalam mendukung prioritas nasional tahun 2019 untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yaitu peningkatan kualitas Pemilu dan Pasca Pemilu 2019, penanganan isu keamanan Kawasan dan peningkatan positif Indonesia di mata internasional, penguatan kerja sama dengan negara-negara Kawasan Asia, Pasifik dan Afrika (utamanya di Pasifik Selatan) serta Amerika dan Eropa, implementasi Cetak Biru Pilar Polkam masyarakat ASEAN 2025, penguatan kerja sama dengan organisasi internasonal, pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, sinergitas informasi publik pada kementerian/lembaga, dan pemantapan Tim Satgas Saber Pungli dalam mengurangi praktek pungutan liar di pemerintah pusat dan daerah.
“Untuk bidang politik, pada sidang 4 Mei 2018, Presiden memerintahkan Kemenko Polhukam untuk menangani soft diplomacy terhadap negara-negara Pasifik. Saya meninjau langsung ke sana, saya meninjau ke Republik Nauru, itu satu dari 13 negara di Pasifik,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menurutnya, pemerintah Indonesia lupa bahwa bahwa negara-negara itu walaupun kecil tapi satu suara di PBB. Namun ternyata, lanjutnya, enam negara di Pasifik menyatakan mendukung Papua Merdeka.
“Kita baru sadar. Tapi setelah melakukan soft diplomacy hasilnya dari enam, empat negara sudah tidak dukung lagi itu. Dua negara masih agak keras yaitu Solomon dan Vanuatu,” kata Menko Polhukam.
Oleh karena itu, untuk melanjutkan misi soft diplomacy tersebut, Kemenko Polhukam mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 60 miliar. “Saya diminta untuk terus melakukan program soft diplomacy ini. Nah ini minta tambahan Rp 60 miliar untuk diplomasinya saja. Kalau bantuannya saya serahkan ke Kementerian/Lembaga lain yang menangani. Jadi tambahan itu pagunya setelah ditambah Rp 60 miliar menjadi Rp. 341.470.604.000,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Hadir dalam Raker Banggar tersebut Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, dan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Para Menko tersebut juga menyampaikan pagu indikatif untuk pelaksanaan program kegiatan di kementerian masing-masing.
Humas Kemenko Polhukam
