Polhukam, Jakarta – Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan melalui Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mengapresiasi Badan Pengawas Pemilu RI yang telah me-launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 di Jakarta, Selasa (25/9/2018). Selain Kemenko Polhukam, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Mabes TNI, Mabes Polri, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Publik, Dewan Pers, Perwakilan DPP Partai Politik, dan Bawaslu Provinsi se-Indonesia.
“Kehadiran IKP 2019 sungguh patut untuk diapresiasi, hal ini merupakan langkah progresif yang konsisten dilaksanakan oleh Bawaslu RI disetiap gelaran Pilkada/Pemilu,” ujar Deputi Bidkor Poldagri Wawan Kustiawan saat memberikan sambutan mewakili Menko Polhukam.
Wawan mengungkapkan bahwa pihaknya akan membantu Bawaslu RI semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa Pemilu dengan berpijak pada Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2019 yang merupakan pemetaan dan deteksi dini (early warning system) terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu 2019.
Selain itu, dalam launching IKP 2019 tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait, salah satunya adalah rekomendasi yang ditujukan kepada Kemenko Polhukam untuk memastikan koordinasi dan pengendalian terhadap kondisi keamanan dan sosial politik dalam tahapan Pemilu.
“Kami (Kemenko Polhukam) akan melaporkan kepada pimpinan atas rekomendasi dalam launching IKP 2019 oleh Bawaslu RI selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan tupoksi kami,” lanjut Wawan.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
