SIARAN PERS No: 239/SP/HM.01.02/POLHUKAM/11/2020
Polhukam, Cianjur – Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam melaksanakan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi dan SPBE di Pemerintah Kabupaten Cianjur. Ke depannya akan dibuat rekomendasi yang diteruskan ke kementerian dan lembaga terkait sebagai bahan perbaikan.
“Monitoring itu kita inventarisasi data dan permasalahan-pemasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. Jadi kita lihat apakah ada kendalan di dalam menerapkan reformasi birokrasi karena nilai RB di Cianjur masih kurang bagus yaitu CC, kemudian SPBE nya masih cukup dengan nilai 2,76,” ujar Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi, Kamis (19/11/2020).
Syaiful mengatakan, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemkab Cianjur hasil CC ini masih terkendala dengan masalah RB di tahun 2019, namun pada tahun 2020 nilainya sudah meningkat. Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan bahwa Pemkab Cianjur memiliki kendala soal SDM yaitu masalah P3K di mana sejak tahun 2018 sudah diadakan seleksi dan lolos sekitar seribuan lebih, namun sampai saat ini belum ada pengangkatan.
“Tugas Kedeputian 7 itu memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan hambatan atau kendala yang dirasakan oleh kementerian teknis atau pemerintah kabupaten kota yang ada di Indonesia. Ini kunker kita yang ke 7, nantinya data-data ini kita kumpulkan melalui audiensi langsung ke lapangan,” kata Syaiful.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
