Jakarta, polkam.go.id – Menjelang digelarnya Pilkada serentak gelombang dua tahun depan, masyarakat Indonesia diminta untuk meningkatkan nilai toleransi, agar persatuan dan kesatuan tetap terpelihara. Hal ini disampaikan oleh Deputi VI Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Arief P. Moekiat dalam acara Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Memperteguh Kebhinekaan Dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta pada hari Kamis (28/4).
“Rencana Pilkada Serentak gelombang dua akan diikuti 101 daerah, yang terdiri dari tujuh Provinsi termasuk Provinsi DKI Jakarta, harus dapat dikelola agar dapat berjalan tertib, demokratis, aman, dan damai. Mari kita kembangkan demokrasi dengan nilai-nilai toleransi agar tetap terpelihara persatuan dan kesatuan” tegasnya.
Toleransi diperlukan melihat maraknya tindak kekerasan berbasis agama yang mengancam perdamaian di tengah kemajemukan bangsa. Munculnya kekerasan diduga karena mulai menguatnya nilai primordialisme dan fundamentalisme pada kalangan generasi muda.
“Menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme akhir-akhir ini, dapat mengancam kelangsungan hidup bersama dalam kemajemukan Indonesia. Hal ini ditandai dengan derasnya pemahaman konservatisme keagamaan khususnya di kalangan muda dan masyarakat, serta merebaknya kekerasan berbasiskan keagamaan” ujar deputi VI pada acara yang sama.
Acara yang digelar oleh Kemenko Polhukam bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digelar untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat dan menjadi wadah ruang diskusi bagaimana Bhineka Tunggal Ika dapat diimplementasikan secara konsisten.
Forum yang membahas strategi memperteguh kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa tersebut turut dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat. Sementara itu, materi forum diisi oleh sejumlah tokoh, yakni ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari, budayawan, Franz Magnis-Suseno, dan staf ahli Polri BJP. Anang Pratanto.
