Polhukam, Jakarta – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Letjen TNI Agus Surya Bakti mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara baik Pegawai Negeri Sipil, Polisi, Tentara, serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Kemenko Polhukam untuk bersikap netral menjelang pelaksanaan pemilu. Dirinya mengatakan hal utama yang harus dilakukan para ASN menjelang pemilu adalah mengenal dirinya sendiri dan bersikap sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
“Yang pertama harus dilakukan adalah dia harus tahu siapa dia, untuk anggota Polhukam saya bilang tadi, dia tahu ‘saya ASN, saya TNI, saya Polri, saya PPNPN Polhukam, dan saya adalah aparat negara yang harus netral’ (sesuai dengan) Undang-undangnya,” kata Agus usai memberikan Briefing Awal Tahun 2019 di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Sesmenko Polhukam juga menyampaikan bahwa selain netral, para pejabat serta pegawai Kemenko Polhukam juga harus bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Karena menurutnya ada batas tipis dalam aturan netralitas dengan profesionalitas. Pasalnya sebagai kementerian koordinator yang membidangi isu politik, hukum dan keamanan, seluruh perangkat kerja di Kemenko Polhukam harus terus mengikuti perkembangan yang terjadi.
“Jadi antara netralitas dengan profesionalisme pekerjaan kita itu harus seimbang, di satu sisi kita mau memonitor perkembangan, mengikuti perkembangan, tapi di sisi lain kita juga harus netral. Jadi bagaimana pelibatan kita? Deputi I dengan seluruh stafnya di bidang Politik Dalam Negeri, tidak mungin kita tidak bicara tentang pemilu, tidak mungkin kita tidak bicara tentang calon satu dan dua, harus. Tapi kita harus bisa menempatkan diri, kita harus coba mengerti. Jangan sampai kita dinilai tidak netral, tidak profesional dalam pekerjaan,” ungkap Sesmenko Agus.
Selain itu, dirinya menegaskan bahwa penggunaan sarana dan prasarana dinas tidak diizinkan dalam pelaksanaan pemilu. Sesmenko menghimbau seluruh ASN untuk berhati-hati menggunakan sarana prasarana serta atribut kepegawaian selama masa kampanye menjelang pemilu.
“Ini jelas. Kendaraan plat merah atau simbol-simbol (Kemenko) Polhukam dan sebagainya, nanti kalau misalnya sudah mulai ada demonstrasi yang melibatkan massa, hati-hati. Karena sekarang ini video foto, dalam hitungan detik sudah bisa mencapai kemana-mana. Begitu sudah ter-share, maka sudah terbentuk opini, kalau sudah membentuk opini, nariknya sudah susah. Makanya hati-hati,” kata Sesmenko Polhukam.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam
