Menko PolhukamBerita

Januari Hingga September 2021, Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM Terima 984 Pengaduan

Dibaca: 3 Oleh Sabtu, 30 Oktober 2021November 18th, 2021Tidak ada komentar
248529551 204102995193798 4781047719993366258 n
#KemenkoPolhukam 

SIARAN PERS NO. 177/SP/HM.01.02/POLHUKAM/10/2021

Polhukam, Bogor – Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menerima pengaduan masyarakat sebanyak 984 dalam rentang waktu Januari sampai September 2021. Dari total tersebut, sebanyak 89 laporan telah ditindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi atau Audiensi.

“Pada periode Januari hingga September 2021, Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM telah menangani sebanyak 984 pengaduan masyarakat dengan rincian sebanyak 89 laporan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi atau audiensi,” ujar Sekretaris Deputi Bidkor Hukum dan HAM Brigjen TNI Jusmarizal dalam Rapat Koordinasi Perumusan Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM, Jumat (29/10/2021).

Selain itu, lanjut Jusmarizal, sebanyak 424 laporan Dumas tidak dapat ditangani karena ditunjukkan pada instansi lain guna menghindari tumpang tindih penanganan, 74 laporan tidak dapat diintervensi karena terkait dengan kewenangan lembaga peradilan atau proses hukum yang sedang berjalan. Kemudian, 397 laporan dilimpahkan kepada instansi terkait.

“Dalam penanganan pengaduan masyarakat ini senantiasa dilakukan secara optimal meskipun dihadapkan dengan berbagai keterbatasan seperti minimnya jumlah SDM serta keterbatasan sarana prasarana pendukung apalagi dihadapkan dengan pandemi Covid-19,” kata Jusmarizal.

Baca juga:  Menko Polhukam Akan Undang Menkeu dan Menteri BUMN Terkait Dugaan Korupsi di Asabri

Selain itu, sesuai amanat Pasal 102 Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, Deputi Bidkor Hukum dan HAM memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan HAM. Sehingga penanganan pengaduan masyarakat seringkali menjadi tantangan tersendiri pelaksanaan tugas pokok dari Deputi Bidkor Hukum dan HAM tersebut.

Selain itu, Deputi Bidkor Hukum dan HAM juga mengemban tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program prioritas nasional yaitu pembangunan SPPT TI. Oleh karena itu, Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM menggagas dilaksanakan kegiatan ini guna merumuskan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat yang tepat dan ideal dihadapkan dengan tingginya tuntutan masyarakat dan pelaksanaan tugas pokok dari Deputi Bidkor Hukum dan HAM.

“Diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif sebagai jalan keluar dari penyelesaian pengaduan masyarakat dan peningkatan performa kinerja di Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM,” kata Jusmarizal.

Hadir sebagai narasumber dari kegiatan tersebut Analis Kebijakan Muda Sub-Koordinator Sistem Informasi Pelayanan Publik KemenPAN&RB Rosikin.

Baca juga:  Menko Polhukam Pimpin Rakortas Bahas Kondisi Polhukam Terkini

Humas Kemenko Polhukam RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel