BeritaMenko Polhukam

Informasi Keliru tentang Papua, Pemerintah Kirim Utusan ke Komisi HAM PBB

Informasi Keliru tentang Papua, Pemerintah Kirim Utusan ke Komisi HAM PBB
#KemenkoPolhukam 

Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan pemerintah Indonesia sudah mengutus Perwakilan Tetap Indonesia (Watapri) ke Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB) di Jenewa, Swiss.

“Kita mendapat laporan bahwa di luar negeri banyak informasi-informasi yang tidak benar, distorsi informasi. Informasi ini dikemas, dikembangkan tidak sesuai dengan realita di lapangan. Watapri kita di PBB, di Jenewa, Pak Hasan Kleib sudah bertemu dengan Komisioner Tinggi HAM untuk menyampaikan kebenarannya,” ungkap Menko Polhukam kepada awak media, Senin (9/9/2019).

Menko Polhukam menyampaikan bahwa informasi yang beredar di luar negeri mengatakan di Papua dan Papua Barat terjadi banyak pelanggaran HAM, pembunuhan, dan ingin memerdekakan diri dari Indonesia yang dikemas sedemikian rupa.

“Kita harapkan teman-teman media cobalah beritakan hal sebenarnya, terutama yang ke luar negeri jangan sampai kita memberitakan kabar-kabar yang sebenarnya tidak benar. Kita sama-sama punya tugas untuk menyampaikan berita yang benar-benar benar, bukan benar-benar palsu,” jelas Wiranto.

Menurut Menko Polhukam, berita mengenai adanya negara-negara yang sudah mendukung keinginan merdeka Papua dan adanya referendum sudah tidak relevan dengan kondisi hukum nasional dan internasional.

“Saya sampaikan bahwa jalan hukum internasional sudah tertutup, referendum, ingin merdeka itu absurd, sudah tidak relevan lagi dengan kondisi hukum nasional atau internasional. Resolusi PBB No 25/24 sudah final, mengikat bahwa Irian Barat dulu sekarang Papua dan Papua Barat sudah sah menjadi bagian dari NKRI, tidak bisa diganggu gugat. Tidak mungkin kemudian resolusi itu diganti,” terang Wiranto.

Saat ini pemerintah tengah melaksanakan dialog untuk pembangunan Papua dan Papua Barat ke depan, supaya ada akselerasi pembangunan yang dapat mensejahterakan dan memajukan rakyat Papua dan Papua Barat. “Banyak tokoh-tokoh adat di sana yang memahami bahwa pilihan terbaik adalah tetap mempertahankan NKRI termasuk Papua dan Papua barat untuk bersama-sama membangun NKRI ke depan,” ungkap Menko Polhukam.

Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel