SIARAN PERS No: 162/SP/HM.01.02/POLHUKAM/10/2022
Polhukam, Banjarmasin – Dewasa ini, kita dihadapkan dengan berbagai fenomena ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang sangat dinamis, termasuk Indonesia. Banyak perubahan di berbagai bidang yang tidak luput dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Ini adalah sebuah tantangan bagi kita, untuk terus menyongsong dan beradaptasi terhadap perkembangan dan perubahan tersebut,” kata Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Brigjen Pol. Hadi Gunawan saat membacakan sambutan Deputi Bidkoor Kamtibmas Irjen Pol. Armed Wijaya pada pembukaan Rembuk Gerakan Indonesia Tertib (GIT) di Banjarmasin, Jumat (7/10/2022).
Dikatakan untuk menghadapi dinamika ekonomi sosial, budaya, dan politik tersebut perlu percepatan dan transformasi pembangunan di segala bidang, termasuk sumber daya manusia.
Pasalnya, pembangunan SDM merupakan urat nadi pembangunan bangsa. Terlebih Indonesia akan dihadapkan dengan bonus demografi tahun 2045.
“Kita bisa lihat di sekeliling kita saat ini, kondisi sosial di masyarakat itu masih belum ideal. Masih banyak kita jumpai minimnya kesadaran masyarakat kita untuk berperilaku tertib dan penegakan hukum yang masih belum optimal,” kata Hadi.
Menurutnya, hal tersebut dapat menghambat pembangunan SDM yang tengah dicanangkan Pemerintah. Oleh karenanya, GIT diperlukan untuk menjawab tantangan dan permasalahan tersebut dalam memperbaiki dan membangun karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
“Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu melakukan semua upaya dan inovasi untuk menghasilkan penyediaan pelayanan publik yang lebih transparan, tertib, dan pasti,” ungkap Hadi.
Dia juga menambahkan, “Kita harus melakukan perbaikan fasilitas dan budaya pelayanan yang lebih baik, sinergitas program dan kebijakan pemerintah, serta pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkesinambungan.”
Dengan demikian, kesadaran untuk tertib yang diusung oleh GIT akan terbangun dan terbumikan secara sendirinya di masyarakat.
Sementara itu, Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejateraan Provinsi Kalimantan Selatan, Ir. Nurul Fajar Desira mengatakan sangat penting ntuk mengintegrasikan perilaku tertib menjadi bagian kebudayaan bangsa dan indentitas nasional Indonesia.
“Karenanya, kita harus terus berinovasi melalui pendekatan persuasif dan edukatif agar masyarakat semakin terbiasa berperilaku tertib, khususnya di ruang-ruang publik,” kata Fajar.
Dirinya mengungkap, sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berbenah memastikan akses pelayanan publik semakin mudah diakses masyarakat.
“(Pemprov Kalsel) membuka saluran pengaduan seluas-luasnya dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ungkap Fajar.
7 Poin Hasil Rembuk GIT
Rembuk Gerakan Indonesia Tertib yang bertema “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat Bersama Gerakan Indonesia Tertib” tersebut berjalan dengan produktif.
Diskusi diawali dengan pemaparan 4 narasumber dari Ditjen IKP Kemenkominfo, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Korlantas Polri, dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Setelah pemaparan para narasumber, dilakukan tanya jawab serta diskusi bersama para peserta.
Dari diskusi tersebut dihasilkan 7 poin, diantaranya:
1. Percepatan teknologi guna mencegah banyaknya hoax, hate speech, dan lain-lain, mendorong penerapan dokumen surat keterangan catatan kepolisian guna mengetahui ada atau tidaknya catatan individu atau seseorang yang berkaitan dengan kriminalitas mau pun pelanggaran.
2. Selalu menggelorakan etika bermedsos melalui literasi digital melalui: digital etika, digital culture, dan digital skill. Kebebasan di dunia maya perlu mendapat perhatian serius dalam meningkatkan pembelajaran penggunaan internet.
3. Memastikan pelayanan adminduk bagi anak di bawah 17 tahun atau belum menikah, WNI di Indonesia dan Luar Negeri (Nomor Induk Tunggal), dan khususnya WNI bagi Penyandang Disabilitas, jemput bola ke rumah-rumah dengan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan adminduk bagi masyarakat Indonesia.
4. Perilaku tertib merupakan bagian dari kebudayaan bangsa dan identitas nasional Indonesia. Gelorakan kedisiplinan dalam berlalulintas melalui pembudayaan tertib berlalu lintas.
5.Memastikan rasa aman dan nyaman berlalulintas bagi masyarakat Indonesia karena merupakan kebutuhan hakiki bagi semua warga.
6. Penegakan hukum di bidang lalu lintas melalui pemanfaatan teknologi yakni ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement).
7. Mengaktifkan kembali gerakan penggunaan masker dan vaksinasi booster di wilayah masing-masing dengan kolaborasi dengan berbagai pihak harus terus diperkuat, dimana kolaborasi merupakan salah satu kunci keberhasilan penanganan pandemi selama ini.
Humas Kemenko Polhukam RI
