FGD Deputi Bidkoor Pollugri Bahas Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme HAM Internasional

Dibaca: 35 Oleh Friday, 14 June 2024Berita, Deputi II Bidkor Polugri
IMG 20240614 WA0024

SIARAN PERS NO. 143/SP/HM.01.02/POLHUKAM/6/2024

Polhukam, Tangerang – Dalam rangka melaksanakan kewajiban Indonesia sebagai negara pihak pada instrumen utama hak asasi manusia internasional dan turut berpartisipasi aktif sebagai salah satu negara anggota PBB, khususnya dalam mekanisme hak asasi manusia internasional, Pemerintah perlu melakukan pelaporan berkala mengenai implementasi masing-masing instrumen melalui pelaporan periodik.

Demikian disampaikan oleh Duta Besar Rina P. Soemarno, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri (Pollugri) Kemenko Polhukam RI dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Evaluasi dan Proyeksi Kelompok Kerja Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme HAM Internasional” di Tangerang, Banten, Jumat (14/6/2024)

“FGD ini merupakan bagian penting dari komitmen Kemenko Polhukam terutama Kedeputian Bidkoor Politik Luar Negeri untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam pemajuan dan pelindungan HAM melalui pelibatan dialog yang konstruktif dengan pemangku kepentingan terkait di dalam negeri serta koordinasi, singkronisasi dan pengendalian atas isu-isu kerja sama HAM di tingkat multilateral,” tegas Dubes Rina

Sejak pembentukan Pokja Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional pada tahun 2020, Indonesia telah menyampaikan Laporan Periodik untuk CRC, ICCPR, ICESCR dan UPR serta sejumlah komunikasi terkait SPMH. Indonesia hingga kini tercatat belum menyampaikan laporan periodik untuk CMW, CAT, dan CERD.

“Diharapkan nantinya agar persiapan, penyusunan dan pelaporan secara berkala pada implementasi instrumen utama dan mekanisme hak asasi manusia internasional dapat dilaksanakan lebih terkoordinasi antar K/L terkait,” ujar Deputi Bidkoor Pollugri.

Meskipun tidak ada sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan-laporan dimaksud, terdapat risiko Indonesia dianggap sebagai negara yang kurang _committed_ atas pemajuan dan perlindungan HAM oleh komunitas internasional. Apalagi, Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM periode 2024-2026..

Deputi Bidkoor Pollugri mengidentifikasi sejumlah tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menyusun pelaporan dimaksud, antara lain adalah: a) kurangnya data karena tersebar di beberapa K/L, b) _list of issues_ yang sudah tidak relevan dengan situasi Indonesia saat ini, c) bergantinya para pejabat dan berubahnya struktur K/L, d) luasnya bidang laporan dan menyangkut banyak aspek, dan e) adanya sensitivitas data yang merupakan bagian dari proses hukum.

“FGD ini diharapkan mendukung tercapainya pelaporan periodik Indonesia atas instrumen utama dan mekanisme HAM internasional yang terkoordinasi, tepat waktu, tepat substansi, dan sekaligus untuk mendukung peningkatan postur Indonesia sebagai anggota Dewan HAM periode 2024-2026” kata Dubes Rina

Forum ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi Kelompok Kerja Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional yang masa kerjanya akan segera selesai pada 31 Desember 2024.

FGD menghadirkan berbagai narasumber, yaitu Indra Gunawan, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan HAM, Kementerian PPPA, Farid Djunaedi, Direktur Instrumen HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Linda Restaningrum, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kemenko PMK, Indah Nuria Savitri, Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri.

Para peserta yang hadir, baik secara daring dan luring, antara lain perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Setkab, Setwapres, Kemenkumham, KPPA, Kemenaker, Kemenkes, KSP, KemenATR-BPN, BNN, TNI, Polri, dan MA. FGD ini diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab

Terkait

Kirim Tanggapan


Skip to content Made with passion by Vicky Ezra Imanuel