Polhukam, Jakarta – Empat tahun kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu menjaga hukum agar tetap dihormati dan ditegakkan. Sehingga stabilitas dibutuhkan untuk tetap membangun.
“Pra kondisi dari bidang politik, hukum dan keamanan menciptakan stabilitas dan bagaimana kita mampu untuk mengefektifkan law enforcement, law and order untuk menjaga hukum dapat dihormati dan ditegakkan. Di sini memang sangat dibutuhkan adanya stabilitas itu, tanpa stabilitas kita tidak bisa membangun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memaparkan kinerja Kemenko Polhukam dalam konferensi pers capaian 4 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kementerian Setneg, Jakarta, Kamis (25/10/2018).
Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam juga memaparkan bahwa kenyataan saat ini bahwa pertumbuhan ekonomi telah terjaga. Dikatakan, pada saat dunia mengalami kondisi ekonomi yang melambat dan kisruh, dimana banyak negara yang angka pertumbuhannya tinggal minus atau hanya satu atau dua, Indonesia tetap bertahan diangka 5.
“Ini bukan datang dari langit tapi hasil usaha keras. Pejabat ekonomi kita yang terus menerus ingin mempertahankan bagaimana nilai pertumbuhan ini tidak merosot pada saat dunia mengalami krisis ekonomi seperti ini,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menurut Menko Polhukam, upaya pemerintah terbukti efektif karena dalam kondisi ekonomi dunia seperti ini pembangunan tetap berjalan seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan di bidang yang lain seperti masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah pariwisata juga terus berjalan.
“Tidak mudah dengan APBN yang sangat terbatas tetapi mengatur agar pembangunan di seluruh bidang ini terus berjalan dengan adil dan merata, terutama pembangunan ekonomi,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam juga menyampaikan apresiasinya terhadap aplikasi membangun dari pinggiran dari Presiden Jokowi-Jusuf Kalla. Menko Polhukam mengatakan bahwa ia menyaksikan sendiri di beberapa pemerintahan terkadang hanya rfokus kepada pusat-pusat perdagangan di perkotaan, sementara di daerah perbatasan selalu dinomorduakan.
“Tapi sekarang ini, 4 tahun terakhir ini betul-betul daerah pinggiran di anak-emaskan. Kita mengarahkan fokus pembangunan daerah pinggiran itu dengan infrastruktur, jalan-jalan, pelabuhan dan sebagainya, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
