Polhukam, Jakarta – Reformasi Birokrasi (RB) dinilai sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Reformasi Birokrasi berfokus kepada tiga pilar yakni organisasi, tata laksana dan SDM aparatur.
Untuk mendukung upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan entry meeting terkait Rencana Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Ruang Bima, Kemenko Polhukam, Selasa (14/8/2018).
“Hal ini dilakukan dalam upaya mendukung pencapaian 3 sasaran RB Nasional yaitu Pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas serta pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Kemenko Polhukam Arief P. Moekiyat.
Dikatakan bahwa evaluasi SAKIP dan RB yang merupakan agenda tahunan tersebut dapat menjadi modal bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Kemenko Polhukam pada tahun mendatang. Arief juga menyampaiakan bahwa pada evaluasi tahun 2017 lalu, Kemenko Polhukam mendapatkan nilai sebesar 69,04 pada Evaluasi SAKIP, meningkat 0,93 poin dari tahun 2016. Sedangkan untuk Evaluasi RB, mengalami peningkatan nilai dari 60,72 pada tahun 2016, naik menjadi 69,58 di tahun 2017.
“Berbagai kemajuan telah dicapai selama pelaksanaan RB tahun 2017 hingga pertengahan 2018, yang dibagi dalam 8 area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan, Monitoring Evaluasi, dan Quick Wins,” kata Arief.
Meski begitu, disadari dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam bisa saja saja terdapat kekurangan dan kendala. Oleh karenanya, Arief mengatakan kalau momen evaluasi oleh Kemen PAN RB ini menjadi pelajaran berharga dan umpan balik yang tepat dalam rangka penguatan reformasi birokrasi di Kemenko Polhukam, sehingga implementasi reformasi birokrasi pada tahun 2018 ini dan tahun-tahun mendatang dapat lebih baik.
“Saya berharap seluruh unit kerja di Kemenko Polhukam terlibat untuk ikut mendukung kelancaran pelaksanaan Evaluasi SAKIP, RB dan Zona Integritas dengan memberikan akses atas data dan informasi yang dibutuhkan,” kata Arief sekaligus.
Hadir dalam pertemuan tersebut, para Deputi dan yang mewakili, para Kepala Biro, Inspektorat, dan para koordinator Area Perubahan Tim RB Kemenko Polhukam. Sedangkan
Humas Kemenko Polhukam
