SIARAN PERS No: 46/SP/HM.01.02/POLHUKAM/3/2023
Polhukam, Balikpapan – Proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus didukung karena alasan utama pembangunan IKN adalah pemerataan. Pasalnya, pemindahan ibu kota bukan sekedar pemindahan fisik terkait bangunan dan gedung-gedung pemerintahan, melainkan pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru yang disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan baik.
Demikian yang disampaikan oleh Brigjen Pol. Asep Jenal Ahmadi, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara, saat memimpin rapat Koordinasi Perkembangan Informasi Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Desain Sistem Keamanan Ibu Kota Nusantara di Balikpapan, Kamis (30/3/2023).
“Kita akan berupaya untuk bisa segera menjadi bagian dari keputusan-keputusan pimpinan di dalam mengambil langkah-langkah strategis, khususnya sehubungan dengan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara,” kata Asep.
Rapat Koordinasi tersebut merupakan bagian dari tugas pokok Kemenko Polhukam demi terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengamankan proses pembangunan IKN. Pada tahun 2023, Kemenko Polhukam diberikan kewenangan untuk mengawal dan mengendalikan Desain Sistem Keamanan IKN.
“Perintah Presiden terakhir melalui Seskab, untuk mendorong Kemenko Polhukam mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan mengendalikan proses pengamanan di dalam mendukung percepatan pembangunan IKN tahap pertama,” ungkap Asep.
Melalui rapat koordinasi tersebut, dirinya berharap sudah terpetakan mulai dari sistem hingga rencana proses pembangunan sistem yang didukung oleh konsep smart security.
“Yang kita harapkan desain sistem keamanan ini sudah lebih komprehensif dimana smart security itu tidak hanya pada kawasan inti pemerintahan,” kata Asep.
Sementara itu Deputi Sosial Budaya Otorita IKN, Drs. Ali Muddin, mengatakan ada hal menarik pada kajian sosial terkait pembangunan IKN. Dirinya mencontohkan seperti ketika Kementerian PUPR dengan perintah negara untuk membangun sebuah fasilitas, kemudian ada persoalan sosial yang menimbulkan rasa ketakutan penduduk lokal apakah akan tergusur.
“(Hal tersebut) yang menjadi kebiasaan habit kita dalam melaksanakan pembangunan, sementara pembangunan IKN ini ingin menjadikan sebuah sesuatu yang berbeda dengan yang lain, oleh karenanya Pak Kepala sama sekali tidak mengingikan adanya gejolak-gejolak sekecil apa pun,” kata Ali.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet, Indra Sugiyarsih, menyampaikan mendukung percepatan pembangunan sistem keamanan di IKN.
“Intinya target kami adalah, satu, mendukung agenda Bapak membangun sisitem pemgamanan di IKN based on Information and Communication Technology (ICT). Yang kedua adalah mengamankan proses pembangunan IKN itu sendiri sehingga permasalahan tidak ada lagi yang di dengar di kita semua,” kata Ida.
Rapat koordinasi dihadiri oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemeritahan Dalam Negeri Kemendagri serta perwakilan dari Asops Kapolri, Pangdam IV/Mulawarman, Polda Kalimantan Timur, Kementerian PUPR, dan BSSN.
Humas Kemenko Polhukam
