Jakarta, Kemdikbud – Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengapresiasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menerbitkan regulasi tentang penanggulangan kekerasan di sekolah. Regulasi itu adalah Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang mengatur tata cara pencegahan dan penanggulangan kekerasan, dimana salah satunya terkait kekerasan seksual.
Selain itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite III DPD RI menyepakati untuk menyelesaikan permasalahan tindak kekerasan di bidang pendidikan melalui jalur pendidikan. Hal ini disimpulkan saat Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Mendikbud Anies Baswedan beserta para pejabat di lingkungan Kemdikbud, di ruang rapat DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/6).
“Kekerasan terhadap anak dilihat sebagai peristiwa yang menjadi bagian dari pendidikan, sehingga harus diubah pendekatannya melibatkan pelaku pendidikan yang ada di lingkup pendidikan,” ujar Mendikbud.
Menurut Anies, kekerasan terhadap anak diselesaikan sebatas jalur hukum atau adat. Akibatnya anak dijauhkan dari pendidikan, dan bahkan tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan.
“Jadi, kita harus menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan, dan penjaminan kebebasan mendapat hak pendidikan bagi anak. Bila terjadi tindak kekerasan dan ada peristiwa hukum didalamnya, seperti terluka, maka kita memfasilitasi antara pihak berwajib dengan siswa,” ujarnya.
Sebagai informasi, Kasus Pengaduan Anak berdasarkan Klaster Pendidikan menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia per Januari 2011 s/d Juli 2015 menjelaskan 2011 sebanyak 276 kasus, sebanyak 552 kasus di 2012, 371 kasus di 2013, 461 kasus di 2014 dan sampai dengan Juli 2015 sebanyak 220 kasus.
Adapun penyelesaian tindakan kekerasan seksual melalui pendekatan pendidikan mencakup langkah penanggulangan, pemberian sanksi dan pencegahan yang melibatkan pemangku kepentingan bidang pendidikan seperti sekolah, orang tua, pemerintah daerah dan masyarakat.
Terdapat penerbitan regulasi baru untuk menciptakan sekolah aman dari tindak kekerasan. Pertama, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang mengatur tata cara pencegahan dan penanggulangan kekerasan, dimana salah satunya terkait kekerasan seksual.
Sehingga, sekolah harus berperan aktif dan membentuk gugus tugas pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Selain itu, sanksi administratif yang mengikat dalam Permendikbud ini menjadi hal baru dalam dunia hukum pendidikan.
Kedua, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah. Regulasi ini dibuat dengan pertimbangan rokok sebagai salah satu pemicu tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.
Ketiga, Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan. Permendikbud ini mengatur kriteria terkait konten buku yang akan diedarkan di Satuan Pendidikan, juga mewajibkan para pelaku penerbitan (penulis, editor, ilustrator, penilai dan lainnya) menyebutkan CV lengkapnya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap buku.
Keempat, Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah. Peraturan terkait pengenalan lingkungan sekolah ini menggantikan kebijakan terkait Masa Orientasi Siswa yang selama ini rentan menjadi tempat terjadinya tindak kekerasan. Kemudian, peraturan ini menjadi ketat dan mengatur sanksi yang mengikat bagi ekosistem pendidikan yang ada di Satuan Pendidikan.
Kelima, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Permendikbud ini mendorong orangtua siswa untuk melaksanakan kegiatan yang menumbuhkan ekosistem pendidikan yang positif, seperti gerakan literasi dan mengantar hari pertama anak sekolah agar hubungan antar orangtua dan guru berlangsung dengan baik.
Pada sisi lain, Ema Yohana, selaku DPD dari Sumater Barat, mengungkapkan penyebab kekerasan, terutama kekerasan seksual tidak lepas dari persoalan kemiskinan. “Ada satu kasus kekerasan, dimana anak merupakan bagian dari keluarga yang tinggal di rumah sangat sederhana, kondisi tekanan di rumah bisa pengaruhi pikiran anak untuk melakukan kekerasan di luar rumah,” jelasnya.
Ena Haryani, anggota DPD RI dari Bengkulu, menambahkan pada kasus kekerasan anak yang terjadi pada Yuyun beberapa waktu lalu merupakan bentuk persoalan yang multi kompleks. “Kami coba mendalami bahwa tindak kekerasan terjadi karena persoalan kemiskinan, orang tua yang harus bekerja jauh dari rumah dan kurang membimbing anak, infrastruktur jalan yang tidak ramah kepada anak sekolah,” ungkanya.
Sehingga kerja sama antar lintas Kementerian pun harus dilakukan, wujudnya bisa mendekatkan sumber ekonomi sehingga orang tua bisa memberikan pendidikan kepada anak.
Potensi tindak kekerasan guru terhadap siswa turut menjadi fokus perhatian. Mendikbud menganjurkan agar guru jangan menggunakan teknik-teknik lama untuk mendisiplinkan anak karena teknik itu akan tercampur antara usaha mendisiplinkan dengan menyalurkan perasaan. “Mengajar anak itu mengetes kesabaran, harus mampu mengelola emosi berbeda dengan proses mendisiplinkan, jangan anak jadi peluapan emosi,” tegasnya.
Mendikbud mengungkapkan pedoman bagi guru untuk mendisiplinkan anak tanpa harus menjadikan siswa sebagai peluapan perasaan sedang dipersiapkan.
Pada kesempatan yang sama, Hardi S. Hood, perwakilan DPD RI dari Kepulauan Riau, mengungkapkan harus terdapat usaha untuk melunakkan posisi guru dengan murid saat kegiatan belajar mengajar. “Harus dibentuk posisi guru yang bekerja sama dengan siswa, siswa tidak sungkan kepada guru untuk berdiskusi tetapi tetap hormat kepada guru, sehingga potensi tindak kekerasan guru terhadap siswa dapat diminimalisir,” tutupnya.***
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
