SIARAN PERS No: 118/SP/HM.01.02/POLHUKAM/8/2021
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berdialog dengan para rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dalam rangka menjaga kondusifitas politik, hukum, dam keamanan selama masa pandemi Covid-19, pada Kamis (5/8/2021).
Dalam dialog virtual yang juga dihadiri Mendikbudristek Nadiem Makarim ini, para pimpinan perguruan tinggi dari 820 kampus negeri maupun swasta itu, berkesempatan melakukan tanya jawab dengan pemerintah.
Salah satu masalah yang ditanyakan para rektor adalah kebebasan berpendapat di era pandemi. “Perlu ada kepastian, kaitan dengan kemerdekaan berbicara dan kebebasan mimbar, apakah nanti karena sedikit vokal, karena kondisi pandemi orang-orang sedang sensitif, nanti persoalannya berhadapan dengan aparat. Sehingga orang takut untuk menyampaikan pendapat,” ujar Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Amarullah.
Kepada para rektor, Mahfud menegaskan bahwa masukan dan kritik adalah salah satu dasar dalam mengambil kebijakan untuk memperjuangkan kepentingan publik. “Kita tidak menolak kritik sama sekali, jika tidak ada kritik, maka kita sulit mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik,” ujar Mahfud.
Mahfud juga mengaku sangat senang berdialog dengan mahasiswa yang kritis. Ia mangajak pimpinan perguruan tinggi memfasilitasi mereka yang kritis sekaligus difasilitasi untuk berfikir rasional dan bertanggung jawab.
“Kita tidak pernah menganggap mahasiswa yang kritis itu musuh pemerintah, kita juga waktunya terbatas untuk ngurus negara, yang akan meneruskan kita anak-anak yang kritis ini. Sama sekali kita tidak boleh membungkam sikap kritis mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, tapi diarahkan untuk bertanggung jawab. Kalau ada orang ktiris itu saya senang, karena mewakili hati nurani saya juga,” papar Mahfud yang direspons positif dan antusias dari para pimpinan perguruan tinggi.
Rektor Universitas Andalas, Yuliandri, mengatakan bahwa tantangan utama perguruan tinggi di masa pandemi adalah peran perguruan tinggi dalam mendukung kondusifitas, terutama aspek politik, hukum, dan keamanan.
“Memang tanpa kita sadari hambatan utama adalah soal komunikasi yang belum terbangun dengan baik, misalnya antara perguruan tinggi dengan mahasiswa,” ujar Yuliandri sembari mengusulkan agar langkah kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik ke masyarakat.
Terkait peran kampus dalam membantu penanganan covid, Rektor Universitas Diponegoro, Yos Johan Utama, mengatakan banyak hal yang sudah dilakukan oleh kampus-kampus. Karena itu, forum dialog yang diselenggaran Kemenko Polhukam ini sangat bermanfaat untuk saling berbagi informasia antar pimpinan kampus, sekaligus menyampaikan masukan untuk pemerintah.
“Kita sangat jarang bertemu seperti ini, padahal sangat dibutuhkan. Karena itu, terima kasih kepada Menko Polhukam, mungkin beliau karena orang perguruan tinggi jadi paham betul. Kita dipertemukan disini, bersama-sama kita akan bisa menyelesaikan persoalan, termasuk covid ini,” ujarnya.
Peran perguruan tinggi dalam penanganan pandemi covid juga ditegaskan Rektor Universitas Hasanudin Makassar (Unhas) Dwia Aries Tina Pulubuhu. Menurutnya, kampus-kampus melalui satgasnya beraksi secara nyata dalam menanganan covid.
“Satgas Covid Universitas Hasanudin dan universitas lain beraksi secara nyata ikut membantu, bukan hanya civitas akademika dan alumni, tapi juga pada masyarakat luas, seperti membantu rumah sakit bahkan menggalang dana,” tambahnya.
Menko Mahfud dan Menristekdikbud Nadiem Makarim mengapresiasi berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh para pimpinan perguruan tinggi, baik adalah mensukseskan program Merdeka Belajar, maupun upaya-upaya yang terkait dengan pematuhan protokol kesehatan.(*)
