Menko PolhukamBerita

Di Depan Forum Rektor, Menko Polhukam Sebut Bung Karno Adalah Santri

Dibaca: 41 Oleh Sunday, 30 October 2022Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2022 10 31 at 3.03.55 PM 2
#KemenkoPolhukam 

SIARAN PERS No: 178/SP/HM.01.02/POLHUKAM/10/2022

Di hadapan para rektor yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menegaskan bahwa keputusan berdirinya negara Pancasila yang digagas Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya, adalah produk ijtihad. Hal ini menandakan bahwa Bung Karno juga adalah seorang santri.

Hal ini ditegaskan Mahfud saat menjadi Keynotespeaker dalam Forum Rektor Indonesia 2022, Konvensi Kampus XXVIII, dan Temu Tahunan XXIV, di Gedung ACC, Universitas Airlangga Surabaya, Minggu, (30/10).

“Sistem negara itu produk ijtihad sesuai dengan waktu, tempat dan lingkungan sosial budayanya. Itulah produk ijtihad yang dilakukan pemimpin Indonesia kala itu, ujar Mahfud.

Mahfud lebih lanjut menegaskan, Bung Karno juga kader Muhammadiyah dan juga seorang santri. Menurut Mahfud, Bung Karno banyak berguru pada tokoh Islam berpengaruh seperti A. Hasan dan HOS Cokroaminoto.

“Ada yang bilang Bung Karno itu aliran sekuler anti Islam, tidak. Bung Karno itu santri juga, dia orang Muhammadiyah, ngaji ke A. Hasan, ngaji ke Cokroaminoto, dia santri,” papar Mahfud bercerita sosok Bung karno di hadapan para pimpinan Perguruan Tinggi seluruh Indonesia ini.

Namun Mahfud juga tidak memungkiri bahwa Presiden Indonesia pertama itu, pernah mengusulkan bentuk negara sekuler, sebagaimana Turki. Menurut Mahfud, hal itu dampak dari kemajuan pemikiran Bung Karno kala itu.

“Cuma dia mengijtihadkan negara dalam pemikirannya dia yang maju pada waktu itu, Bung Karno bilang negaranya harus sekuler. tapi dibantah oleh tokoh-tokoh Islam yang lain, kemudian ketemu komprominya di negara Pancasila, seperti negara yang pernah didirikan nabi, negara kosmopolitan, negara pluralis,” tambah Mahfud.

“Kita sekarang tidak usah lagi mempersoalkan demorasi masih cocok atau tidak, kita sekarang bicara pelaksanaan demokrasi,” pungkas Mahfud. (*)

Terkait

Kirim Tanggapan