Polhukam, Jakarta – Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wawan Kustiawan, S.H., mengatakan bahwa tata kelola keuangan partai politik perlu menjadi perhatian. Pasalnya, menurut Wawan, tata kelola keuangan partai politik masih belum transparan dan akuntabel.
“(Tata kelola keuangan) ini merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian dan dicarikan solusinya oleh Pemerintah dan melibatkan semua stakeholders terkait sehingga secara kelembagaan Partai Politik akan lebih baik, ditambah sebentar lagi kita akan menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif secara serentak pada tanggal 17 April 2019 nanti,” kata Wawan pada kegiatan FGD yang bertema ‘Tata Kelola Keuangan Partai Politik yang Transparan dan Akuntabel Guna Mengoptimalkan Fungsi Partai Politik’ di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (8/8/2018).
Dirinya juga mengatakan bahwa dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut, diharapkan dapat terumuskan skema reformasi peran Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik. Wawan juga mengapresiasi masukan dan saran dari seluruh peserta terlibat yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam perbaikan kebijakan ke depan.
“Kami sangat mengapresiasi masukan dan saran dari semua pihak, hal ini merupakan sumbangsih yang diberikan kepada kami (Pemerintah) dalam memformulasikan kebijakan pada aspek konsolidasi dan penguatan demokrasi untuk memperkokoh bangunan demokrasi secara nasional dan memperkuat peran Partai Politik sebagai infrastruktur politik, sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Wawan.
Hadir sebagai narasumber pada acara tesebut, Drs. Laode Ahmad P. B., AP., M.Si (Dir. Poldagri, Kemendagri) mengulas tentang “Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Perspektif Pemerintah”, Prof. Dr. Syarif Hidayat, M.A, APU (Peneliti LIPI) mengulas tentang “Urgensi Penguatan Kapasitas Partai Politik”, dan Titi Anggraini (Dir. Eksekutif, Perludem) menjelaskan tentang “Bagaimana Alternatif Tata Kelola Keuangan Partai Politik yang Transparan dan Akuntabel”. Selain ketiga narasumber, hadir pula narasumber penanggap yakni Veri Junaidi (Ketua Kode Inisiatif) dan Sunanto (Koord. Nasional JPPR). Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah dari unsur pengurus DPP 10 (sepuluh) Partai Politik yang mendapat kursi di DPR RI Pemilu tahun 2014 yakni Nasdem, Golkar, PDIP, PKB, Demokrat, PAN, Gerindra, PKS, PPP, dan Hanura. Jalannya diskusi dipimpin oleh moderator, August Mellaz (Dir. Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi).
Humas Kemenko Polhukam
