Polhukam, Bali – Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam Suwandi Miharja mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara.
“Diharapkan dengan adanya akses yang seluas-luasnya ini masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima,” kata Suwandi saat membuka Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Pelayanan Publik di Bali, Kamis (12/7/2018).
Selain itu, Suwandi mengatakan bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, maka dibentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik.
Dengan adanya SP4N ini diharapkan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggara. Suwandi menambahkan bahwa keberadaan penyelenggaraan sistem informasi pelayanan publik ini sangat tergantung pada penerapan dan pengembangan teknologi yang dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pengaduan, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan pengaduan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
“Oleh karena itu sistem teknologi informasi yang dikembangkan harus mampu mengangkat harkat dan nilai-nilai kemanusiaan menuju terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima, guna menjawab tantangan di era globalisasi yang semakin kompetitif,” kata Suwandi.
FKK yang mengambil tema “Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Pengaduan Menjamin Terwujudnya Pelayanan Prima” dihadiri oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali dan para pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali beserta jajarannya.
Humas Kemenko Polhukam
