POLHUKAM - Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI

Bertemu Pemkot Surabaya, Asdep Bidkor Materi Hukum Bahas Reformasi Hukum Peningkatan Investasi Indonesia

By 01 Feb 2018 20:58 Berita
IMG-20180201-WA0024

Polhukam, Surabaya – Asisten Deputi Bidang Koordinasi Materi Hukum, Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H., melakukan kunjungan ke Kantor Pemerintahan Kota Surabaya, Kamis, 1 Februari 2018. Asdep Bidkor Materi Hukum diterima oleh Asisten Pemkot Surabaya, Yayuk Eka Agustin Wahyuni beserta jajarannya, perwakilan dari Kepolisian Kota Surabaya dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Surabaya.

Dalam pertemuan tersebut, Heni Susila membahas tentang reformasi hukum untuk mendukung peningkatan investasi di Indonesia. Ditargetkan, peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business di Indonesia akan naik ke peringkat 40 di tahun 2018. Menurut laporan Bank Dunia yang dirilis pada tanggal 1 November 2017, Indonesia berada pada peringkat 72 dalam kemudahan menjalankan bisnis.

“Dalam rangka peningkatan investasi, diperlukan penyederhanaan berbagai macam peraturan sehingga dapat mendukung terciptanya kemudahan berusaha di Indonesia,” kata Heni.

Selain itu, Yayuk Eka mengatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen penuh dalam penataan kota dan peningkatan pelayanan publik. Salah satu bentuk peningkatan tersebut adalah dengan didirikannya mall pelayanan publik dan perizinan serta pengembangan e-government.

“Di bidang Polmas (Polisi Masyarakat) berjalan di Surabaya dengan dibentuknya FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) dan program cangkrukan antara aparatur dengan masyarakat yang menghasilkan menurunnya tingkat kejahatan,” jelas Yayuk.

Hal lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah tentang masalah Undang-Undang Ormas dimana Ormas juga mendapatkan perhatian khusus menyangkut kewajiban yang harus dijalankan sesuai ketentuan. Hingga saat ini hanya ada sekitar 300 Ormas yang terdaftar di Kesbangpol.

Humas Kemenko Polhukam

Kirim Komentar/Pertanyaan

Bertemu Pemkot Surabaya, Asdep Bidkor Materi Hukum Bahas Reformasi Hukum Peningkatan Investasi Indonesia