SIARAN PERS No : 63/SP/HM.01.02/POLHUKAM/3/2020
Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD mengatakan pertemuannya dengan Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo membahas masalah penegakan hukum. Menko menyampaikan pesan Presiden agar penegakan hukum tidak dipengaruhi situasi politik maupun pesanan politik.
“(pertemuan) dengan Kabareskrim koordinasi rutin masalah penegakan hukum. Saya menyampaikan pesan Presiden dalam rapat-rapat kabinet agar penegakan hukum tidak dipengaruhi situasi politik maupun pesanan politik,” ujar Menko Polhukam Moh. Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/3/2020).
Menko mencontohkan, misalnya di daerah ada bupati melakukan korupsi. Namun, untuk meredam situasi politik maka kasusnya didiamkan dulu.
“Itu tidak boleh. Hukum harus tetap jalan sesuai dengan aturan-aturannya,” kata Menko Polhukam Moh. Mahfud MD.
Menko Polhukam juga mengatakan membahas mengenai situasi di Papua. Namun tidak terkait dengan masalah keamanan karena hal tersebut selalu dibicarakan di setiap pertemuan.
“Soal Papua memang tadi saya sebut, misalnya dugaan korupsi. Berdasarkan laporan BPK ada laporan-laporan masyarakat yang terjadi di Papua itu supaya tidak terpengaruh oleh isu orang mau merdeka,” katanya.
“Itu aspirasi dari masyarakat Papua, supaya para pejabat di sana yang diduga korupsi, masuk namanya, bahkan sudah ada yang diperiksa kasusnya supaya tidak berhenti,” sambungnya.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
