Polhukam, Jakarta – Pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah Kolumbia terus berusaha untuk meningkatkan hubungan diplomatik di berbagai bidang. Beberapa bidang yang akan ditingkatkan yaitu kerja sama penanganan terorisme dan pembiayaan terorisme, pemberantasan narkoba, dan perdagangan minyak sawit.
“Kolumbia memang sudah ada hubungan diplomatik dengan kita cukup lama dan memang saat ini sedang berusaha untuk meningkatkan berbagai hubungan, hubungan dagang, teknologi, hubungan peningkatan kerja sama terorisme dan pembiayaan terorisme, dan berusaha untuk meningkatkan perdagangan kopi, kemudian perdagangan palm oil,” ujar Menko Polhukam Wiranto usai bertemu dengan Duta Besar Kolumbia untuk Indonesia, Juan Camilo Valencia di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (27/2/2019).
Terkait masalah narkoba, Menko Polhukam mengatakan bahwa masalah itu menjadi satu pembicaraan penting. Karena Indonesia dan Kolumbia sudah membuat Nota Kesepahaman atau MoU tentang pemberantasan nakoba. “Narkoba menjadi satu pembicaraan yang cukup penting karena antara Kolumbia dan Indonesia sudah ada MoU mengenai kerja sama penanganan narkotika dan Kolumbia merupakan sumber juga,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Khusus untuk minyak sawit, menurut Menko Polhukam, Indonesia membutuhkan pasar dan Kolumbia menyatakan siap menampung minyak sawit Indonesia. Apalagi, saat ini Indonesia sedang berusaha untuk mengalihkan ekspor minyak sawit dengan membuat alih guna menjadi bahan bakar.
“Saya katakan bahwa Indonesia pun sekarang sedang berusaha untuk mengalihkan ekspor palm oil dengan membuat alih guna menjadi bahan bakar, kan ada B20 sampai dengan B100. Kalau B20 itu 20 persen menggunakan palm oil untuk bahan bakar, fosil, campur. Tapi kita akan mengarah ke 100 persen nanti dari palm oil dan itu masih panjang. Itukan butuh pasar, Kolumbia ternyata juga sudah ada satu hubungan dagang tentang itu,” kata Menko Polhukam Wiranto.
“Tapi itukan urusan Menteri Perekonomian. Dia (Dubes Kolombia) menawarkan, nanti bulan April akan ada salah satu Menteri yakni Menteri Luar Negeri akan datang ke mari minta waktu untuk bertemu saya,” sambungnya.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
