POLHUKAM - Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI

Aparat Pemerintah Harus Jadi Contoh Yang Baik Bagi Masyarakat

By 12 May 2016 21:34Berita
20160512003801_IMG_3703

Aparat pemerintah harus dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat untuk menumbuhkan persepsi masyarakat bahwa program Reformasi Birokrasi Nasional (RB) berjalan sesuai dengan grand design dan roadmap RB, sehingga dapat menumbuhkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sebagai salah satu prasyarat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai prinsip-prinsip good governance.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Agus R. Barnas saat membuka Forum Koordinasi dan Konsultasi tentang Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Hotel Novotel Lampung, tanggal 12 Mei 2016.   Forum yang bertemakan “Akselerasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Nasional Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung bapak Ir. Arinal Djunaidi, dan seluruh Sekretaris Daerah Tingkat II se-provinsi Lampung. Sebagai Narasumber DR. Suhajar Diantoro M.Si, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan dan Ir. Bambang D. Sumarsono,MPA, Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan dan Pembinaan Integritas SDM Aparatur, Kementerian PANRB.

Lebih lanjut Agus R. Barnas mengatakan, bahwa Tata Kelola Pemerintahan, merupakan suatu tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi, birokrasi pemerintah dan non pemerintah, terkait penyelenggaraan manajemen pembangunan dan disiplin anggaran, yang bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang efesien, dengan alokasi dana investasi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi, bagi timbulnya aktivitas usaha.

Saat ini telah terjadi beberapa permasalahan mengenai implementasi kebijakan tata kelola pemerintahan, menyangkut kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM Aparatur serta pengawasan dan mentalitas aparatur, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya kinerja aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan grand design Reformasi Birokrasi Nasional.

Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya political will dari para pemangku kepentingan untuk lebih serius dalam penyempurnaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional (RBN), serta belum terpenuhinya regulasi yang mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, perilaku/tindakan dari setiap administrator dan belum berubahnya mindset dan culture dari aparatur Negara.

Tujuan Forum Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan adalah untuk mencari solusi/pemecahan permasalahan yang sekaligus sebagai rekomendasi dalam rangka akselerasi pelaksanaan program RB Nasional menuju tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya untuk meningkatkan indeks RB Nasional 2015-2019.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Aparat Pemerintah Harus Jadi Contoh Yang Baik Bagi Masyarakat