Manado, 7 April 2016. Birokrasi harus tetap disiplin untuk mewujudkan kinerja yang bermanfaat bagi institusi dan masyarakat yang dilayaninya, namun juga harus tetap memperhatikan berbagai tuntutan global yang seringkali perubahannya begitu cepat.
Dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pemerintah harus berperan dan mampu mempengaruhi gerak ekonomi di kawasan Asean sehingga peran birokrasi yang bersih, efisien dan melayani sangat penting dikedepankan. “Birokrasi harus mampu menjadi katalisator perubahan masyarakat kearah yang lebih baik. Setiap aparatur sipil negara harus mampu menjadi contoh dan teladan di lingkungan kerjanya masing-masing untuk menyongsong berbagai perubahan,” demikian kata Deputi VII Bidang Koordinasi Kominfotur Kemenko Polhukam, Agus R. Barnas dalam pembukaan Forum Koordinasi dan Konsultasi bertema Tantangan dan Peluang Pelayanan Publik Memasuki Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Hotel Aryaduta, Manado, Kamis 7 April 2016.
Forum Koordinasi dan Konsultasi ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi wilayah timur Indonesia seperti, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara berikut SKPD. Forum Koordinasi dan Konsultasi menghadirkan 2 narasumber yaitu, Prof. Agus Pramusinto, Ph.D selaku Ketua Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM dan Prof. Amzulian Rifai,SH.LLM.Ph.D selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
Lebih lanjut Agus R. Barnas dalam sesi penutupan acara kembali menekankan bahwa berbagai kebijakan terhadap peningkatan pelayanan publik telah dilaksanakan, tetapi pelayanan publik belum lagi maksimal seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, Agus R. Barnas mengajak seluruh peserta forum untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan publik.
