SIARAN PERS NO. 37/SP/HM.01.02/POLHUKAM/3/2023
Dalam Sesi Pembahasan Maritime Security pada pertemuan the 9th Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting (MCM) di Melbourne, Australia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak meningkatkan komitmen kerjasama terkait keamanan maritim.
“Luasnya wilayah perairan laut selain memberikan keuntungan, juga menghadirkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, termasuk berbagai kejahatan transnasional yang memanfaatkan jalur laut, eksploitasi ilegal sumber daya alam, dan aktivitas pihak- pihak yang menjadi ancaman kedaulatan dan keamanan maritim,” ujar Menko Polhukam di rangkaian pertemuan ke-9 MCM Selasa (14/3).
Indonesia menurut Menko, menaruh perhatian terhadap dua isu utama yang menjadi tantangan keamanan maritim secara domestik dan kawasan.
Pertama, irregular movement of people yang memanfaatkan perairan Indonesia, khususnya influx gelombang pengungsi Rohingya dari Cox’s Bazar yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut pada tahun 2022-2023. Berdasarkan pembahasan pada pertemuan Bali Process Ministerial Conference ke-8 di Adelaide, Australia, pada Februari yang lalu, influx ini merupakan bentuk secondary movement dengan indikasi human trafficking.
Isu kedua adalah Irregular, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing). Aktivitas IUU Fishing mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, mengurangi penghasilan nelayan pesisir yang mata pencahariannya sangat bergantung kepada kekayaan laut. IUU Fishing sangat erat berkaitan dan banyak dikontrol oleh sindikat organisasi kejahatan lintas- negara/transnasional.
Pada pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menko Polhukam, sedangkan Delegasi Australia dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keamanan Siber Australia, Clare O’Neil.
Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Polhukam beranggotakan: Duta Besar Rina Soemarno, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Inspektur Jenderal Polisi Rudolf Rodja, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Duta Besar Siswo Pramono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Andhika Chrisnayudhanto, Deputi Kerja Sama Internasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Rizal Mustary, Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Komunikasi, dan Ramadansyah, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika Kemenko Polhukam.
“Saya mengapresiasi kesepakatan Indonesia dan Australia untuk meningkatkan kerja sama keamanan maritim, khususnya dalam upaya menjaga serta menciptakan stabilitas keamanan di Kawasan,” ujar Menko kepada Menteri O’Neil.
Kedua negara telah memiliki berbagai kerja sama bilateral baik melalui forum dialog, pendidikan dan pelatihan, dan latihan bersama terkait isu keamanan maritim, dengan memanfaatkan berbagai mekanisme baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.
Menko mengatakan, “Saya terus mendukung keberlangsungan kerja sama konkret antar Kementerian dan Lembaga teknis di bidang kemaritiman kedua negara, tidak hanya di bawah koordinasi Badan Keamanan Laut, namun juga antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia, dan Kementerian/Lembaga terkait bidang keamanan maritim lainnya dengan counterpart masing-masing di Australia.”
Ia menekankan pentingnya komitmen bersama kedua negara dalam memerangi IUU Fishing sesuai kesepakatan dalam Plan of Action for Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership 2020-2024.
Sedangkan untuk penanganan isu irregular movement of people dalam konteks pengungsi Rohingya, Menko mengatakan bahwa, Indonesia sangat mengapresiasi dukungan Australia terhadap Indonesia selaku co-chair dalam membahas isu ini di forum Bali Process.
Menko lantas menekankan bahawa, Indonesia berkomitmen dan berharap Australia terus mendukung prinsip burden-sharing dan shared responsibility dan perlunya kerja sama yang erat di antara negara asal, transit, dan tujuan migrasi ireguler. (*)
